Zonasi Solusi Permasalahan PPDB

JAKARTA, KRJOGJA.com – Kemendikbud menegaskan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 memakai sistem zonasi. Dengan menggunakan cara itu, pemerintah ingin menghapus dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit.

"Ketentuan, tata cara, dan alur pendaftaran PPDB sudah diatur dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 yang terbit akhir tahun lalu. Berdasar aturan tersebut, sekolah negeri bisa melaksanakan PPDB setiap Mei," ungkap  Mendikbud Muhadjir Effendy di Jakarta Selasa (11/06/20192019).

Menteri mengakui PPDB mencegah praktek pelanggaran seperti jual beli kursi, kemudian adanya orang-orang tertentu minta hak-hak istimewa. "Pokoknya praktek ini harus kita berantas. Titik-titik rawan potensinya Sudah ada petanya. Tentu saja kita tidak  bisa andalkan pemerintah pusat karena itu kerjasama dengan pemerintah daerah itu," ujar Mendikbud.

Mendikbud juga meminta kesadaran dari pemerintah daerah untuk tegakkan aturan yang sudah ada karena mendukung penyelenggaran pendidikan  akan semakin baik. "Ujian sekolah berstandar nasional yang sistem pengawasan dan pembuatan soal dibuat ketat bisa menekan praktek ketidakjujuran itu. Ada perbedaan antara pelaksanaan PPDB 2019 dan tahun lalu," papar Menteri.

Menteri mencontohkan saat ini pemerintah resmi menghapus surat keterangan tidak mampu (SKTM). Surat tersebut sering menimbulkan polemik lantaran disalahgunakan sehingga siswa dari keluarga tidak mampu tetap melalui jalur zonasi. (Ati)

BERITA REKOMENDASI