Zumi Zola Kesandung Gratifikasi, Wah..Jumlahnya Bikin Baper

Editor: KRjogja/Gus

JAKARTA (KRjogja.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan penyelidikan terhadap Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola (ZZ) terkait kasus dugaan menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain. KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan ZZ sebagai tersangka.

"KPK menetapkan ZZ Sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp 6 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/2).

Dijelaskan Basaria, tersangka ZZ baik bersama Arn, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Jambi maupun sendiri diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Provinsi Jambi dan penerimaan lain sebagai Gubernur Jambi periode 2016-2021 sebanyak Rp 6 miliar. ZZ disangkakan melanggar Pasal 12 B atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Sedangkan, tersangka Arn selaku Kabid Binamarga Dinas PUPR provinsi Jambi serta sebagai pejabat pembuat komitmen merangkap Plt Kepala Dinas juga diduga menerima hadiah atau janji terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Jambi tahun 2014-2017 dan penerimaan lain," ungkap Basaria.

Kasus ini pengembangan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 29 November 2017  terhadap Plt Sekda Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan (Arn) dan Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saifudin dan anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriono. KPK sudah menetapkan Supriono sebagai tersangka penerima suap, sedangkan pemberi suap adalah Erwan, Arfan dan Saifuddin.

Duh..Guru Tewas Dianiaya Murid, 'Trenyuh' Ternyata Istrinya Baru Hamil 5 Bulan

Tekuni Bisnis Pil Koplo Hingga Ribuan Butir, Warga Wangon Ditangkap

Menurut Basaria, Arn ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus yang berbeda. Saat KPK melakukan OTT mengamankan uang Rp 4,7 miliar. Pemberian uang itu agar anggota DPRD Provinsi Jambi bersedia hadir untuk pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018. Langkah ini ditempuh, karena para anggota DPRD berencana tidak hadir dalam rapat pengesahan RAPBD 2018.

Untuk memuluskan proses pengesahan tersebut diduga telah disepakati pencarian uang yang disebut sebagai "uang ketok". Pencarian uang itu dilakukan pada pihak swasta yang sebelumnya telah menjadi rekanan Pemprov.

Dalam kaitan kasus ini, KPK telah mencegah Zumi Zola bepergian ke luar negeri. Selain itu, KPK Beberapa hari yang lalu telah menggeledah rumah dinas Zumi serta vila keluarga Zumi.

Basaria mengungkapkan, KPK telah menyita sejumlah dokumen serta uang pecahan dolar Amerika Serikat (AS) terkait kasus gratifikasi yang diterima Zumi Zola. Mengenai dokumen dan uang itu ditemukan dari tiga lokasi. "Penyitaan dokumen dan uang pecahan Amerika itu dilakukan saat penggeledahan pada Rabu hingga Kamis, 31 Januari sampai 1 Februari 2018," tutur Basaria.

Penggeledahan di tiga lokasi yakni rumah dinas Gubernur Jambi, vila Gubernur Jambi dan di rumah seorang saksi di Kota Jambi. Meski telah melakukan penyitaan uang pecahan dolar AS, KPK belum dapat memastikan jumlahnya. (Ful)

BERITA REKOMENDASI