Pemkot Surabaya Bagi Tips Turunkan Level PPKM, Denda Warga Bandel hingga Perintahkan ASN Turun ke Kecamatan

user
agus 18 Oktober 2021, 17:46 WIB
untitled

SURABAYA, KRJOGJA.com - Pemerintah Kota Surabaya dinilai berhasil menekan angka penyebaran Covid-19 dan mendekati level I saat ini. Komisi A DPRD DIY pun bertandang untuk mencari tahu latarbelakang keberhasilan dan membaca kemungkinan nantinya diterapkan di DIY.

Dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi dan beberapa anggota seperti Hilmi Muhammad, Sutemas, Dwi Heri, Siti Nurjanah, Purbodiningrat juga Ketua Komisi Eko Suwanto, dewan mendengar penjelasan langsung dari Yusuf Masruh, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana (BPB) dan Linmas Pemkot Surabaya. Dalam pemaparan singkatnya, Yusuf menjelaskan pihaknya berupaya bersinergi secara utuh dengan seluruh sektor termasuk masyarakat dalam penanganan.

“Tahun 2021 ini Covid lebih luar biasa terlebih bulan Juni-Juli. Walikota kami memerintahkan OPD untuk tidak WFH tapi membantu turun di kecamatan yakni bantu tracing dan woro-woro di wilayah masing-masing. Semua staf Balaikota diarahkan di kecamatan untuk tracing,” ungkapnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya membentuk Kampung Wani yang hingga kini tersebar di 190 wilayah Kota Surabaya dengan total 19 ribu RW. Kampung Wani beranggotakan warga masyarakat yang akan membantu pemkot mengakomodasi warga baik blocking, isolasi, penerapan prokes dan tracing.

“Asumsinya, kalau yang mengingatkan tetangga sendiri lebih mudah. Selain itu, kami juga lakukan tes swab massal, kami lebih baik tahu agar tidak menjalar kasus penularannya. Kami siapkan isoter, untuk penanganan. Swab terus dilakukan tiap hari, termasuk untuk evakuasi warga ke isoter yang positif. Ada tiga hotel untuk bantu isoter tanpa gejala. Lalu ada juga isoter Asrama Haji Sukolilo isi 800 orang. Lebih ringan ada rumah sehat, tiap kelurahan ada satu minimal. Aset pemerintah juga kita maksimalkan termasuk sekolah-sekolah,” tambah dia.

Menarik, untuk membuat warga taat prokes, Pemkot Surabaya juga tegas dalam melakukan penindakan. Pemkot terus melakukan razia berkeliling dengan memberlakukan swab acak juga pengetatan aturan kegiatan yang menimbulka kerumunan.

“Beberapa waktu lalu kami denda pelanggar, yang tidak pakai masker bandel bayar Rp 125 ribu. Payung hukumnya lewat Peraturan Walikota. Kemarin kami hitung jumlah denda yang masuk sudah sampai Rp 13 miliar, jadi tidak main-main ini. Sekarang sudah tidak denda, tapi swab di tempat kalau positif karantina di Asrama Haji,” ungkapnya lagi.

Di sisi lain, peran serta warga Surabaya untuk saling bantu dengan kesadaran penuh agar pandemi lekas usai menjadi kunci suksesnya penanganan. Yusuf menjelaskan bahwa berbagai elemen turun membantu baik dari segi materi maupun tenaga.

“Nakes di Puskesmas bekerja 24 jam, lalu relawan juga datang dari berbagai elemen. Ada yang supir, ada nakes, komunitas, ormas, partai, pribadi. Semua berkolaborasi. Setiap Senin-Selasa bahkan kita bagikan beras bagi warga terdampak, yang sumbernya dari berbagai pihak. Ini mungkin yang akhirnya membuat Surabaya cepat bergerak, ditambah vaksinasi yang juga terus dilakukan. Dosis 1 di Surabaya sudah 100 persen, kita kejar dosis dua dan Bangkalan sebagai salah satu aglomerasi,” ungkapnya lagi.

Sementara, Wakil Ketua Komisi A DPRD DIY, Suwardi, menilai ada beberapa hal yang bisa diterapkan di DIY untuk mempercepat penanganan Covid-19. Terlebih Suwardi melihat kawasan aglomerasi Surabaya mirip dengan DIY juga anggaran DIY dengan Kota Surabaya yang sebenarnya tidak berbeda jauh.

“Misalnya kita baru punya satu RS Lapangan, Kota Surabaya punya dua. Lalu warga yang kedapatan tidak pakai masker langsung diswab, kalau positif langsung dibawa ke isoter. Ini ketegasan yang seharusnya bisa kita lakukan, mau tidak mau agar kasus bisa dikendalikan. Kita antisipasi, ketika nanti misalnya terjadi gelombang berikutnya meski tentu kita harapkan tidak pernah terjadi,” tegasnya. (Fxh)

Credits

Bagikan