Media Dilarang Tayangkan Tindakan Keras Kepolisian, Ini Kata Dewan Pers

user
danar 06 April 2021, 18:30 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melarang media menayangkan tindakan kekerasan dan arogansi anggota kepolisian. Larangan itu disebarkan melalui Surat Telegram (ST) di lingkungan Polri.

Telegram tentang pedoman pelaksanaan peliputan yang bermuatan arogansi kepolisian dan kekerasan itu bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh menyatakan media harus memberitakan objektif sesuai fakta.

“Prinsip dasarnya kita harus menyampaikan secara objektif, objektif menjadi kata kunci tapi tetap berpegang pada kode etik jurnalistik,” kata M.Nuh, Selasa (6/4/2021).

Mantan Mendikbud ini menyatakan apabila ada tindakan kekerasan dan arogansi, maka media tetap bisa memberitakan selama hal itu adalah fakta. Ia menyarankan apabila tidak mau ada berita kekerasan polisi, maka kepolisian tidak seharusnya melakukan kekerasan atau arogansi.

“Kalau ingin tidak disampaikan ada kekerasan, ada arogansi ya jangan lakukan kekerasan dan arogansi. Nah kalau tidak ada kekerasan, tapi media beritakan ada kekerasan kan itu medianya salah, medianya dihukum,” tegasnya.

“Tapi kalau dia melakukan kekerasan ya harus disampaikan. Tapi tetap pakai kode etik jurnalistik,” Nuh menambahkan.

Nuh menilai larangan itu akan membuat media tidak pintar dan tidak berbeda dengan hoaks.

“(Larangan) Bikin enggak pintar. Jadi Kalau halal sampaikan halal, haram ya haram. Kalau enggak, kan jadi berita bohong, apa bedanya (berita) dengan hoaks,” tandasnya.(*)

Credits

Bagikan