Biaya Sertifikasi Halal UMKM Ditanggung Pemerintah 100 Persen

user
danar 26 Oktober 2020, 07:10 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang memutuskan menggratiskan sertifikasi halal bagi UMKM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, ada dua tujuan atas rencana penerbitan PMK anyar ini. Yakni untuk mengurangi beban usaha bagi UMKM dan membantu pemulihan ekonomi UMKM syariah.

"Untuk sertifikasi halal sesuai dengan UU (Cipta Kerja) akan diberlakukan tarif Rp 0 Sehingga aturan tarif ini harus disampaikan pada pengguna jasa secara transparan. Jadi kami sedang menysus PMK sesuai omnibus law tentu saja," ujar dia dalam Webinar Strategis Nasional "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia", Sabtu (24/10/2020).

Bendahara negara mengatakan, nantinya seluruh UMKM yang memiliki produk makanan dan minuman bisa memanfaatkan PMK anyar ini. Mengingat biaya pengajuan sertifikasi halal 100 persen akan ditanggung oleh pemerintah.

Maka dari itu, saat ini pemerintah tengah memperluas lembaga-lembaga sertifikasi halal UMKM untuk mempercepat dan memberikan kepastian dalam proses sertifikasi halal.

"Jadi, kita pasti akan lihat kesiapan halal oleh lembaga seperti apa pelaksanaannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan," tutup dia.(*)

Kredit

Bagikan