Pemerintah Rencana Mulai Vaksinasi Covid-19 Akhir Tahun 2020

user
agus 03 Oktober 2020, 09:39 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah rencananya akan memulai memberikan vaksinasi kepada masyarakat mulai pada kuartal ke IV tahun 2020. Rencananya vaksinasi covid-19 ditargetkan akan diberikan kepada 160 juta orang dengan kebutuhan dana sekitar Rp 320 – 370 triliun.

Adapun pemberian vaksinasi tersebut dengan rincian pada kuartal IV tahun 2020 akan diberikan kepada 36 juta vaksinasi. Sementara pada kuartal I tahun 2021 sebanyak 75 juta vaksinasi, lada kuartal II tahun 2021 sebanyak 105 juta vaksinasi pada kuartal, III tahun 2021 sebanyak 80 juta vaksinasi dan pada kuartal IV tahun 2021 sebanyak 80 juta vaksinaain

“Untuk pemberian vaksinasi kita lakukan secara bertahap, mulai lada kuartal IV tahun 2020, rencananya akan diberikan kepada 160 juta orang,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rakor PEN secara virtual di Jakarta, Jumat (2/10). Dikatakan, vaksinasi ini target vaksinasi ini akan diberikan pada masyarakat yang usainya produktif antara 19 sampai 59 tahun.

Sementara untuk teknis pelaksananya saat ini tengah disusun road map untuk pelaksananya immunasi tersebut. Vaksinasi ini nantinya akan diutamakan kepada garda terdepan seperti tim dokter, perawat, tenaga medis, TNI Polri, Satpol PP dan juga para pasien.

Dijelaskan, untuk vaksinasi ini akan melibatkan 10.140 puskesmas, 2877 rumah sakit dan baik itu rumas sakit pemerintah dan kementerian RS TNI Polri dan pemerintah daerah dan swasta juga 49 KKP di wilayah masing masing, pemerintah akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM).

Terkait logistik, menurut Aitlangga, baik itu untuk penyimpanan dan distribusi serta pelatihan kepada yang dibuat Kemenkes. Serta Kemenkes juga berdasarkan rekomendasi dari BPKP untuk tes swap tes PCR maksimal harganya Rp 900 ribu.

Untuk penyerapan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN), Airlangga mengatakan, sudah mencapai 46,5 persen . Untuk kesehatan 21,92 persen, untuk perlindungan sosial 77 persen atau 160,7 triliun, untuk sektoral 21 persen atau sekitar Rp 26,1 triliun dari Rp 106,5 triliun, untuk UMKM sudah 66,3 persen atau sekitar Rp 81,5 triliun dari pagu Rp 123,47 triliun dan insentif usaha Rp 28 triliun dati 120,61 triliun.

Untuk program lain yang juga bagian dari PEN, adalah subsidi gaji yang disiapkan 19,65 juta orang tahap pertama dan subsidi upah pegawai honorer terutama di Kemendikbud akan ditangani Kemendikbud.

Sementara untuk penempatan dana pemerintah di perbankan misalnya di Himbara, menurut Airlangga penggunaannya sudah mencapai 141,8 triliun atau 4,7 kali. Sementara untuk tahap kedua akan dinaikkan penempatan dananya di bank sebesar Rp 47,5 triliun, rencananya di BRI Rpb15 triliun, Mandiri Rp 15 triliun, BNI sebesar Rp 7,5 triliun dan BTN sebesar Rp 10 triliun. Dan bunganya ditetapkan 2,84 persen.

Untuk 7 bank pembangunan daerah ( BPD), menurut Airlangga, sebesar Rp 11,2 triliun telah disalurkan sebesar Rp 9,89 triliun. Sedangkan 3 ke bank syariah besarnya mencapai Rp 3 triliun baik itu ke Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah itu bunga penempatan juga 2,84 persen, dan juga ditambahkan 2 BPD yakni Sulawesi Selatan dan Barat sebesar Rp 1 triliun dan BPD Kalbar Rp 1 triliun, dan juga BPD Sumut dan Jambi akan ditempatkan maksimal pada tanggal 8 Oktober 2020.

“Dengan penempatan dana PEN di Himbara tahap kedua, BPD tahap pertama dan bank syariah, total Rp 61,7 triliun,” tegasnya. (Lmg)

Kredit

Bagikan