JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap dana penangan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak dikorupsi. Ia meminta baik kementerian maupun pemerintah daerah bisa merealisasikan anggaran senilai Rp695,2 triliun itu dengan baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat terdampak pandemi covid-19.

"Jika kementerian dan pemerintah daerah bisa merealisasikan anggaran, sebut saja 95 persen hingga 98 persen, kemudian harapannya mereka tidak mengkorupsi dana tersebut, itu sangat bagus untuk memberikan manfaat kepada masyarakat," ujarnya.

Oleh sebab itu, ia menekankan tidak hanya pada kuantitas realisasi anggaran. Lebih dari itu, ia menegaskan pemerintah akan fokus pada kualitas realisasi anggaran tersebut, yaitu dengan melihat dampaknya kepada masyarakat.

Karenanya, ia menyatakan sebagai bendahara negara akan menyoroti secara detail penyaluran dana penanganan covid-19 tersebut.

"Jika realisasi anggaran bisa mencapai hampir 99 persen atau 100 persen, kemudian tepat sasaran itu bagus. Tapi, jika serapan anggaran 99 persen tapi kualitas serapan dipertanyakan, itu menjadi alarm,"katanya.

Pemerintah mengalokasikan dana penanganan covid-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun. Namun, realisasinya baru mencapai Rp151,25 triliun atau 21,75 persen per 6 Agustus 2020. (*)