Oknum Perangkat Desa Lakukan Penipuan Rekruitmen CPNS

user
danar 20 Juli 2020, 14:41 WIB
untitled

BANTUL, KRJOGJA.com - Seorang oknum perangkat desa di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul berinisial Sp dilaporkan ke pihak kepolisian. Laporan terpaksa dilakukan lantaran So melakukan penipuan dengan modus bisa memasukkan jadi sipir di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI. Kini kasus tersebut ditangani Unit Reskrim Polsek Pundong.

Kasus tersebut mencuat setelah tiga orang melapor ke Polsek Pundong pertengahan Juni lalu. Mereka yang lapor Mujiyono dan Yanu Prasetyo keduanya warga Kretek serta Ny Mariyem warga Sanden. Ketiganya geram pada terlapor lantaran sudah ditipu. Janjinya bisa memasukkan PNS di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai sipir hanya modus. Dalam kasus itu Yanu Prasetyo sudah setor ke Sp Rp 206 juta, kemudian Ny Mariyem Rp 251 juta dan Mujiyono Rp 185 juta.

Kanit Reskrim Polsek Pundong Polres Bantul Polda DIY, Ipda Heru Pracoyo didampingi penyidik Reskrim Polsek Pundong Aipda Heru Hariyantoko, Senin (20/7/2020) mengungkapkan, kasus tersebut bermula saat ketiga korban akhir Desember 2017 bertemu terlapor di Srihardono Pundong Bantul. Dalam pertemuan itu ketika korban bermaksud mendaftarkan anaknya untuk menjadi sipir di Kementerian Hukum dan HAM RI. Karena sebelumnya terlapor mengaku punya link yang bisa memasukkan menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM.

"Hasil pemeriksaan didapat informasi, jika terlapor ini mengatakan punya orang tua angkat yang bisa memasukkan menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM," ujar Heru.

Karena ingin anak segera mendapat pekerjaan dalam pertemuan dengan terlapor akhir september 2017 disepakati tahap awal masing-masing membayar Rp 20 juta. Sementara uang pelicin agar masuk menjadi PNS di Kementerian Hukum dan HAM dipatok kisaran Rp 200 juta.

Kemudian pendaftaran CPNS Kemenkumham 2017/2018 dibuka, korban kemudian meminta anaknya mendaftar sebagai sipir di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan penempatan di DIY. Tetapi ketika pengumuman tahun 2018 anak dari tiga korban tersebut tidak tercantum namanya. Kemudian mereka bertanya kepada Sp terkait dengan janji yang diungkapkan sebelumnya.

"Menurut keterangan para korban, terlapor mengatakan jika penyerahan SK sebagai PNS diundur," jelas Heru.

Setelah didatangi para korban, orang yang diklaim sebagai orang tua angkat berinsial Rs dan terlapor mendatangi rumah Ny Mariyem. Dalam pertemuan tersebut dikatakan bahwa SK CPNS Kemenkumham sudah turun sampai di kantor wilayah dan akan diserahkan setelah pemilu. Namun hingga saat ini tidak pernah terealisasi. Merasa dirugikan kemudian mereka melaporkan oknum perangkat desa tersebut ke Polsek Pundong.

"Penyerahan uang dilakukan secara bertahap sehingga masing masing korban berbeda. Sekarang sudah kami periksa saksi-saksi dan juga korban, proses terus berjalan," ujar Heru.(Roy)

Credits

Bagikan