JAKARTA, KRJOGJA.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (Kemen ESDM) dalam rangka mengantisipasi terjadinya serangan teror di objek vital nasional di lingkungan sektor energi.

Penandatanganan PKS ini sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU antara BNPT dengan Kemen ESDM yang telah dilaksanakan pada bulan Maret lalu. Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Deputi I bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi  BNPT, Mayjen TNI Abdul Rahman Kadir bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Migas, Dirjen Minerba, Dirjen Ketenaga listrikan, dan Dirjen Ebtke ini disaksikan langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Drs Suhardi Alius, MH dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan.

Kepala BNPT mengatakan masalah keamanan di negeri kita bukanlah hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tapi juga perlu dukungan semua pihak. Demikian pula dengan  penanggulangan terorisme bukanlah menjadi tanggung jawab BNPT saja, melainkan seluruh komponen bangsa dituntut untuk secara bersama-sama menjaga negeri ini dari ancaman terorisme.

“Kita tidak bisa membiarkan aksi terorisme merusak kedamaian perikehidupan bangsa indonesia, karena itu seluruh komponen bangsa wajib bekerjasama melawan segala bentuk aksi terorisme,” kata Komjen Pol Suhardi Alius di Ruang Sarulla, Gedung Utama Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/7/2017) siang.

Alumni Akpol tahun 1985 ini  mengatakan, penandatanganan PKS yang telah dilakukan ini harus mencapai target pengamanan maksimal. Hal tersebut dikarenakan masalah terorisme ini semakin mendunia dan menjadi konsen di berbagai belahan dunia.

“Dalam masalah terorisme yang global dan memang jadi isu di dunia, kita kita harus terapkan perlindungan dan pengamanan yang menjadi target teroris seperti terminal, pelabuhan, dan Bandara,” kata pria kelahiran Jakarta, 10 Mei 1962 ini  

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam sambutannya mengatakan bahwa visi yang dijalankan Kementerian ESDM dalam rangka meningkatkan pengamanan kawasan obyek vital dalam menanggulangi aksi terorisme tentunya dengan melakukan sosialisasi dalam rangka menerapkan Standart Operational Procedure (SOP) pengamanan. Sosialisasi merupakan cara paling cepat agar berjalan lancar.

"Sosialisasi saya lihat harus dilakukan. Saya berharap jajaran kami di obyek vital itu bisa ikut dilibatkan. Pemahaman tentang sosialisasi pengamanan dan perlindungan ini yang bisa jelaskan tentunya bapak Kepala BNPT. Dan pembuatan SOP itu sendiri harus berdasarkan pengamanan, prosedur, personel dan peralatan,” kata Menteri ESDM dalam sambutannya. (*)