Soal e-Kad, Kemnaker Kirim Tim ke Malaysia

user
tomi 11 Juli 2017, 20:23 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com -Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri meminta Pemerintah Malaysia mengevaluasi program Enforcement Card (e-Kad) atau re-hiring bagi pekerja migran ilegal agar program tersebut lebih baik terkait prosedur, akses dan pembiayaannya.

"Prinsipnya jika transformasi ilegal menjadi legal mau didorong maka prosesnya harus dipercepat, dipermudah dan biayanya dipermurah bahkan gratis. Termasuk yang pemulangan secara sukarela," kata Menaker Hanif di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (11/7/2017) sore.

Menteri Hanif menjelaskan terkait hal itu telah mengirim tim untuk berkoordinasi dan melakukan pembicaraan informal dengan Pemerintah Malaysia. "Kita sudah kirim tim ke sana untuk melakukan pembicaraan informal dengan Pemerintah Malaysia. Sekaligus untuk menyampaikan masukan-masukan kita terkait permasalahan tersebut," tutur Hanif.

Sebelum masalah e-kad mengemuka, menurutnya, pemerintah sebenarnya juga terus aktif melakukan diplomasi dengan Malaysia terkait TKI non prosedural.

Pertemuan, jelas Hanif,  sudah sering dilakukan, baik yang digelar di Indonesia maupun di Malasia. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah bertemu dengan Perdana Menteri Najib Razak membicarakan persoalan TKI ini. Hal ini dilakukan karena pemerintah sangat berkepentingan dalam menjamin keselamatan dan memastikan hak-hak TKI non prosedural yang tertangkap razia imigrasi Malaysia terjamin secara hukum. (Ful)

Kredit

Bagikan