Kemendes PDTT-BPOM Awasi Makanan Desa

user
tomi 28 Februari 2017, 22:12 WIB
untitled

JAKARTA (KRjogja.com) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo menandatangani nota kesepemahaman (MoU) dengan Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM) di Jakarta, Selasa (28/2). Kerjasama tersebut dilakukan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa di bidang obat dan makanan.

"Masyarakat desa lebih banyak mengonsumsi jamu-jamuan daripada obat yang prosesnya begitu ketat. Dan banyak jamu tradisional yang mungkin tidak mendapatkan legalitas dari BPOM. Dalam hal inilah peran BPOM untuk melakukan pengawasan obat-obatan," ujarnya.

 

Salah satu permasalahan lagi, lanjutnya, adalah narkotika yang  juga tidak kalah serius. Tidak hanya di desa namun juga perkotaan. "Bahkan tisu bisa dimasukkan ke air dan diminum bisa jadi narkoba yang lebih bahaya dari sabu. Nah ini peran BPOM," ujarnya.

 

Menurutnya, komponen yang paling penting untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kualitas makanan yang dikonsumsi. Sehingga untuk memberikan pengawasan dan pemahaman terkait obat dan makanan di desa, ia menawarkan sebanyak 30.000 pendamping desa diberdayakan.      

 

"Kami (Kemendes PDTT) menawarkan kepada BPOM bahwa 30.000 pendamping desa juga bisa dimanfaatkan untuk memberikan penyuluhan tentang bahan makanan yang sehat dan pengolahan makanan yang sehat. Mudah-mudahan dengan pengawasan makanan yang baik, makanan kita baik, SDM kita menjadi baik. Tantangan kita banyak, salah satunya mengurangi kekurangan gizi di masa balita," ujarnya. (*)

Kredit

Bagikan