JAKARTA (KRjogja.com) - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang (Badan Pertanahan Nasional/BPN) Sofyan Djalil segera mempercepat pengurusan sertifikat tanah. Bentuk penataan sektor pertanahan menurut Jokowi harus dilakukan melalui legalisasi sertifikat aset itu. Ia menargetkan dalam setahun, BPN menyelesaikan 5 juta sertifikat tanah.

"Fokus saja pada satu, dua, tiga provinsi tetapi setiap tahun kami tambah sehingga paling tidak, kalau bisa penyertifikatan 5 juta per tahun. Itu sudah suatu lompatannya yang sangat besar," kata Jokowi.

Jokowi tahu masih ada kekurangan juru ukur saat ini. Namun, dia juga yakin terobosan menteri BPN akan segera dilakukan sehingga pekerjaan-pekerjaan lapangan bisa diselesaikan dengan baik. Jokowi menekankan, sertifikat sangat perlu dan tidak mau ada pelayanan pengurusan sertifikat yang dipersulit.

Jokowi memberikan target pada menteri BPN agar pengurusan sertifikat tanah dilakukan dalam jumlah besar-besaran. Dia menyarankan ada kerja sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar ada percepatan. BPN juga diminta melakukan edukasi serta penguatan pada masyarakat untuk memperbaiki tata guna tanah sehingga lebih produktif. (*)