JAKARTA, KRJOGJA.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sudah kantungi data terkait temuan dari Badan Intelijen Negara (BIN) soal temuan 41 masjid di lingkungan kementerian dan BUMN yang terpapar paham radikalisme. Terkait data tersebut, pemerintah kata JK akan mengadakan pendekatan kepada para ustaz.

"Ya tentu ada saja masalahnya. Tapi kita luruskan pendekatan pada ustaz-ustaz untuk bertemu dan ada satu cara untuk Islam yang wasatiyah, yang menengah," kata JK seperti dikutip dari setkab.go.id, Jumat (23/11/2018).

JK selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia akan mengumpulkan pengelola masjid yang dianggap radikal. Kemudian, kata dia, salah satu caranya agar tidak terpapar radikalisme yaitu butuh pendekatan serta memberikan batasan-batasan.

Seperti membuat kurikulum. Lalu pihak DMI pun akan membuat kurikulum dan juga penilaian penceramah. Membuat kurikulum tersebut kata JK bukan bermaksud untuk memberikan batasan kepada penceramah. Apalagi saat tahun politik ini mengkritik dan memberikan saran sulit dibedakan.

"Orang mengkritik, padahal dia ngomong amar maruf nahi munkar, dikira mengkritik pemerintah, salah juga. Karena itu, rapat sebentar Dewan Masjid antara lain bagaimana sampai ke bawah diberikan suatu batasan-batasan, jangan membikin hoaks, bicara tanpa data, sebagainya," jelas JK.(*)