Sri Mulyani Klaim 'Untung' Rp 9,5 T

user
ivan 10 September 2018, 15:59 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tetap positif, meski nilai tukar rupiah bergerak melemah. Pelemahan nilai tukar saat ini diperkirakan bikin kas negara justru 'untung' Rp9,5 triliun.

Pernyataan ini disampaikan guna menjawab pertanyaan Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Melchias Marcus Mekeng saat rapat bersama pemerintah dan Bank Indonesia (BI). "Intinya, apakah pemerintah tetap untung dengan pelemahan rupiah saat ini?" tanya Mekeng kepada bendahara negara itu.

Hitung-hitungan Sri Mulyani, setiap pelemahan rupiah Rp100 terhadap dolar AS berdampak pada kenaikan penerimaan negara Rp4,7 triliun dan belanja Rp3,1 triliun. Saat ini, rata-rata nilai tukar rupiah hingga 7 September tercatat Rp13.997 per dolar AS, melemah Rp597 per dolar AS dari asumsi APBN 2018 sebesar Rp13.400 per dolar AS.

Dengan demikian, berdasarkan perhitungan CNNIndonesia.com, pelemahan rupiah membuat kas negara positif Rp9,55 triliun. "Sebetulnya kami tidak memakai istilah 'untung-rugi', karena prinsip mengelola APBN bukan masalah 'untung-rugi'. Tapi (dampak rupiah yang membuat) kenaikan penerimaan yang lebih tinggi dari belanja, artinya APBN masih positif Rp1,6 triliun," jawab Sri Mulyani pada kesempatan yang sama.

Sri Mulyani menjabarkan pelemahan rupiah sejak awal tahun membuat penerimaan negara dari pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh 24,3 persen sampai 31 Agustus 2018. Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, PNBP hanya tumbuh 20,2 persen.

Selain itu, pelemahan rupiah turut memberi dampak pada pos penerimaan pajak. Penerimaan pajak, katanya, sudah tumbuh di kisaran 16,5 persen pada tahun ini. Sedangkan tahun lalu periode yang sama, baru 9,5 persen.

Sementara terhadap belanja, pelemahan kurs paling sensitif mempengaruhi pos belanja subsidi. Namun, ia memastikan dampak tidak begitu besar lantaran pengeluaran kas untuk belanja subsidi sejatinya telah diatur secara rinci dari sisi volume hingga harga yang disepakati dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dan PT Pertamina (Persero). (*)

Kredit

Bagikan