JAKARTA, KRJOGJA.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut pemerintah dan Inpex Corporation masih membahas biaya pengembangan Lapangan Gas Abadi Masela. Akibatnya, hingga kini revisi Proposal Rencana Pengembangan (PoD) investasi Blok Masela belum rampung.

"Kalau biaya pengaruhnya kepada kelayakan keekonomiannya, akan terkait dengan masalah-masalah harus butuh insentif atau tidak. Kemudian, splitnya harus bagaimana untuk bisa ke tingkat keekonomian," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dwi mengungkapkan pembahasan mengenai biaya memakan waktu karena SKK Migas ingin memastikan biaya modal yang dikeluarkan wajar dan rasional. Namun, Dwi tak merinci berapa alokasi belanja modal (capex) yang diperlukan dalam rencana perusahaan.

"Misalnya, kami bikin bangunan, supaya tahan gempa tembok dibikin dengan ketebalan satu meter itu kan aman juga tapi kan itu berlebihan. Kayak angka-angka seperti itu kami diskusikan. Yang penting nanti bagaimana capex bisa yang rasional," jelasnya.

Meski PoD tak kunjung disepakati, Dwi meyakini Inpex tidak akan mundur. Pasalnya, perusahaan akan rugi mengingat sudah ada biaya yang dikeluarkan.

Terkait skema pengembangan, Dwi memastikan skema akan berada di darat. Selain biaya yang diklaim lebih murah dibandingkan skema terapung, pengembangan di darat akan memberikan dampak perekonomian berganda bagi masyarakat.

Pemerintah, lanjut Dwi, sebenarnya ingin pengembangan Blok Masela yang sudah tertahan bertahun-tahun ini segera berjalan. Namun, jika belanja modal masih terlalu tinggi pemerintah tidak bisa memberikan insentif yang lebih besar. Sebagai catatan, insentif yang bisa diberikan pemerintah terkait pengembangan blok bisa berupa keringanan pajak hingga pembagian split ke investor yang lebih besar. (*)