MUKOMUKO, KRJOGJA.com - Alokasi dana untuk Program dari 19 kementerian kabinet kerja ke desa nilai totalnya sekitar 560 triliun. Sehingga, perlu ada perjuangan dari Pemda untuk terus aktif melaporkan, agar dana-dana dari pusat itu tepat kepada yang benar-benar membutuhkan.

"Karena penting informasi ini supaya diperjuangkan agar dana-dana tersebut bisa tepat sasaran. Jangan desa-desa maju mendapat program dan desa-desa sangat tertinggal malah tidak mendapatkan program," demikian Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sandjojo di MukoMuko, Bengkulu, Senin (25/2 2019).

Terkait prioritas penggunaan program dana desa, Eko menyarankan kepada desa-desa yang masih tertinggal infrastrukturnya untuk terus meningkatkan infrastrukturnya. Namun, bagi yang infrastrukturnya sudah cukup untuk mengalihkan ke pembangunan pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

"Kalau saya liat, Kabupaten MukoMuko perlu dikembangkan. Jadi, Tolong dana desa yang naik untuk dimanfaatjan sebaik-baiknya, gunakan dana desanya mulai untuk pemberdayaan ekonomi supaya ibu-ibu bisa kerja, bikin desa wisata, bikin bank sampah, bikin tempat pengelolaan pasca panen. Tadi, saya sudah hubungi direktur bulog dan menteri pertanian. Jadi, di MukoMuko akan ada program setiap rumah akan diberikan bibit durian dan rambutan dari kementerian pertanian dan dari Bulog akan dilakukan survei yang kemungkinan akan dibangun tambahan rice mill di kabupaten MukoMuko," katanya.

Eko juga menilai Bengkulu dinilai masih membutuhkan pembangunan infrastruktur terutama didaerah pedalaman yang kondisinya masih ada yang memprihatinkan.

Oleh karena itu, Menteri Eko telah meminta kepada sejumlah kepala daerah kabupaten termasuk kabupaten Mukomuko untuk merebut program-program dari kementerian terkait agar tidak direbut daerah lain yang dinilai sudah lebih maju.

"Provinsi Bengkulu ini masyarakatnya rajin. Tapi sayangnya, infrastrukturnya dipedalaman-pedalaman itu banyak yang masih kurang. Sehingga aktifitas masyarakat menjadi terganggu dan kebutuhannya akan mengeluarkan biaya yang mahal. Oleh karena itu, saya nanti bersama Bupati akan road show ke kementerian terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu memastikan bahwa infrastruktur dibengkulu diperhatikan dan program-programnya tidak direbut oleh daerah-daerah lain di Indonesia," katanya. (ati)