JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menggandeng Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  untuk pengurangan risiko bencana. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat dan Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemedesa PDTT Aisyah Gamawati.

"Kami akan menyisir seluruh program-program dan kegiatan dan seluruh sumber daya yang kita miliki untuk bisa kita kerja samakan dengan Kementerian Sosial," kata Sekretaris Kemendesa PDTT Anwar Sanusi di Jakarta, Jumat.(15/02/2019).

Lebih lanjut Anwar Sanusi mengatakan kedua kementerian dalam waktu dekat akan menindaklanjuti kerja sama tersebut dengan mengkolaborasikan Tenaga Pendamping Desa dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kemensos. "Irisan tugas Kemensos dengan Kemendesa PDTT sangat erat sekali. Maka akan segera kami lakukan adalah mengkoordinasikan antara program-program di dua kementerian ini," tambah dia.

Untuk tahap awal, prioritas di daerah rawan bencana dengan fokus di daerah tertinggal dan akan ditingkatkan karena bencana bukan hanya bencana alam tapi juga bencana sosial. "Fakta di lapangan selalu ketika terjadi bencana Tenaga Pendamping Desa dikerahkan untuk melakukan kegiatan penanganan tanggap darurat dan juga rehabilitasi pascabencana," katanya.

Saat ini Kemendesa PDTT memiliki 37 ribu Tenaga Pendamping Desa dimana satu orang pendamping mendampingi tiga desa. Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, kerja sama tersebut yang utama adalah kolaborasi antara Pendamping Desa dengan Tagana di lapangan.

"Karena ini kekuatan besar, 37 ribu Pendamping Desa dan 37 ribu Tagana ini luar biasa kalau mereka bisa bekerja bersama-sama. Selama ini sudah terjalin tapi belum fokus dan belum terbangun sistem kelembagaan dan struktur programnya yang benar-benar bisa berkolaborasi," kata Harry.

Kerja sama lainnya yang dapat segera direalisasikan terkait dengan Program Kampung Siaga Bencana (KSB) yang berjumlah 638 titik sampai 2018. Di KSB masyarakat diedukasi untuk kesiapsiagaan berbasis kearifan lokal. (Ati)