KPK-BPJS TK Akan Kaji Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

user
agus 13 Februari 2019, 13:46 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) yang  berisi mengenai kerjasama pencegahan hingga kajian sistem jaminan sosial di Indonesia.

"Jadi, MoU ini sebagai komitmen antikorupsi di lembaga yang dipimpi. Selain itu, kerjasama dengan KPK inu untuk mengawal implementasi jaminan sosial secara nasional," kata Dirut BPJS Agus Susanto yang didampingi Ketua KPK Agus Rahardjo usai MoU di KPK Jakarta, Rahu (13/2/2019).

Ia mengatakan demikian, karena ada UU Jaminan Sosial Nasional. Terhasap hal itu, menurut Agus Susanto, bagaimana harmonisasi regulasinya, persiapannya, bagaimana implementasinya sekarang atas amanah undang-undang tersebut. Pasalnya, sebagaimana diamanahkan, paling lambat tahun 2029,  PT Taspen dan Asabri akan mengalihkan program kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, lanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan siap bekerja sama dengan KPK guna melaksanakan kajian sistem jaminan sosial di Indonesia. Tentu, tuannya, agar kesejahteraan bisa dicapai. "Karena itu, kami siap dengan KPK untuk melakukan kajian terkait implementasi jaminan sosial di Indonesia untuk memberi perlindungan dalam mendukung kesejahteraan," tegas Agus Susanto.

Sebelumnya Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, penandatanganan nota kesepahaman antara KPK dan BPJS Ketenagakerjaan ini terkait banyak hal, tukar-menukar informasi, pelatihan, juga pendidikan dan lain-lain. "Kita juga sepakat ingin mengkaji secara menyeluruh sistem jaminan sosial nasional kita," katanya.

Ia kemudian menyebutkan soal adanya laporan pembayaran dana pensiun yang terlalu sedikit. Untuk itu, persoalan itu akan jadi salah satu fokus kajian yang dilakukan KPK. KPK juga menerima laporan banyak pihak, terutama dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan.

"Keluhannya, yang datang ke kami, di Jawa Timur, misalkan, kok pegawainya hanya nerima pensiun sangat rendah. Itu fokus kami dalam kajian, supaya bisa memberi rekomendasi ke pemerintah untuk menata sistem social security di negara kita," kara Agus Rahardjo. Kajian itu juga dilakukan, imbuhnya, karena adanya road map jaminan sosial 2029.

Jadi, semua pihak yang terkait harus bersiap untuk mengikuti aturan di road map 2029 tersebut. "Kank kalau sudah diperintahkan oleh undang-undang 2029 harus bergabung, harusnya kita sudah mempersiapkan diri. Nanti perpindahannya seperti apa, nanti kita akan undang banyak pihak, BPJS Ketenagakerjaan dan Taspen,"  tandas Agus Rahardjo. (Ful)

Kredit

Bagikan