Kemiskinan Turun, Indeks Kesenjangan Kian Menipis di Era Jokowi

user
ivan 13 April 2019, 19:52 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Angka kesenjangan sosial dan ekonomi semakian menipis seturut penurunan angka kemiskinan yang mencapai 9,66 persen, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) September 2018. Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin Eva Kusuma Sundari, menjelaskan angka kemiskinan dan gini rasio selalu berjalan seiring dan saling menunjang.

“Kalau Kemiskinan turun tentu terjadi penurunan gap antara yang kaya dan miskin,” kata influencer TKN ini Sabtu (13/04/2019).

Meskipun, Eva mengakui, data BPS kerap kali dipolitisasi bahkan didelegitimasi oleh kubu penantang. Dimana seolah-olah data BPS tidak bisa dipercaya lantara data itu diproduksi hanya untuk menyenangkan pemerintah.

“Ini bagian dari strategi 02 untuk mendelegitimasi semua sumber informasi, lembaga yang kredibel pun dijatuhkan, karena mereka ingin pesimisme muncul di pemilih dan mereka juga dengan sengaja menyebarkan hoaks,” ujar Eva menambahkan.

Sementara data sebaliknya soal kemajuan-kemajuan dilakukan delegetimasi. Soal kemiskinan, indeks gini rasio, yang kredibel adalah data BPS sehingga menurut dia kalau pemerintah menyatakan penurunan, itu menggunakan data BPS.

BPS, kata Eva, telah diakui oleh dunia sebagai lembaga statistik terpercaya. BPS pernah mendapat penghargaan sebagai badan terbaik di dunia karena luas cakupan dan sampling hampir mendekati populasi yang bahkan membuat BPS pernah diminta jadi koordinator dari BPS sedunia.

Sebelumnya, juru bicara TKN Mukhamad Misbakhun menyebutkan program ekonomi Jokowi erat kaitannya dengan pemerataan dan belanja sosial untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, termasuk di dalamnyq agar angka kemiskinan bisa diatasi.

"Affirmative action keberpihakan itu ditegaskan dalam bentuk belanja sosial yang sangat signifikan. Bagaimana mengangkat derajat masyarakat bawah itu tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan mereka sehari-hari dengan kehadiran negara,” ungkap Misbakhun.

Menurut Misbakhun, pemerintah terus bergerak membangun infrasturktur sekaligus membangun pemerataan untuk mempersempit jurang kesenjangan. "Walaupun pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan akses, koneksivitas, dan meningkatkan kualitas infrastruktur tetapi belanja sosial tetap dilakukan,” pungkas Misbakhun. (Fxh)

Kredit

Bagikan