Kemenhub Tak Revisi Peraturan Ojek Online

user
agus 15 Juni 2019, 12:42 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak akan merevisi peraturan ojek online/dalam jaringan (daring) hingga peraturan tersebut berlaku nasional dalam tiga bulan ke depan.

"Sementara ini kita melakukan ujicoba di lima kota besar, saya akan berlakukan secara menyeluruh di seluruh Indonesia, artinya di situ untuk sementara saya belum akan melakukan revisi terhadap Keputusan Menteri Nomor 348 tentang biaya jasa," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi di Jakarta, Jumat (14/6).

Dengan demikian, jelas Budi Setiyadi, tidak ada perubahan terhadap Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi. "Di mana biaya minimal tarif batas atas dan bawah tidak akan dievaluasi sampai tiga bulan ke depan, tidak melakukan apa-apa," katanya.

Namun, Budi menegaskan tetap tidak diperbolehkan untuk memberlakukan diskon. "Di dalam regulasi itu tidak mengenal kita yang namanya diskon, tidak mengenal namanya hadiah yang lain, adanya tarif batas bawah tarif batas atas atau tarif minimal di Zona 1, Zona 2 dan Zona 3," katanya.

Budi juga menegaskan tidak akan mengatur persaingan usaha yang kaitannya dengan perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk itu, ia akan menyerahkan terkait persaingan usaha ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Persaingan usaha itu di luar bisnis menyangkut transportasi, jadi saya tidak mengatur. Kalau ada indikasi pelanggaran menyangkut persaingan usaha tinggal melaporkan ke KPPU," katanya.

Kemenhub batal melarang diskon atau promo ojek online. Lantaran, hanya KPPU yang berwenang dalam mengatur tarif tersebut. Sebelumnya, Kemenhub sempat mengumumkan rencana larangan diskon ojol untuk menghindari predatory pricing

atau pemasangan tarif serendah-rendahnya untuk menyingkirkan pesaing dalam bisnis tersebut.

Dirjen Perhubungan Darat mengatakan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus per18 Juni mendatang akan diberlakukan secara penuh.

"Isu pertama taksi online yaitu menyangkut keselamatan dan keamanan pengemudi juga penumpangnya, tarif, hubungan kemitraan antara aplikator dengan mitra pengemudi, dan suspend," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis.

Dijelaskan, dalam PM 118/2018 ini soal tarif sudah diterbitkan regulasinya pada Perdirjen Nomor SK.3244/AJ.801/DJPD/2017. "Jadi dalam kesempatan hari ini saya konsolidasi secara keseluruhan atas regulasi tersebut apakah ada masalah atau tidak dalam penerapannya," katanya. (Ant/Imd)

Credits

Bagikan