Sri Mulyani Siap Beri Denda Eksportir

user
ivan 05 Juli 2019, 00:51 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan memberi sanksi administratif berupa kepada pelaku usaha ekspor yang tidak memasukkan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) ke Indonesia.

Ketentuan ini dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tarif Atas Sanksi Administrasi Berupa Denda dan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Penyetoran Sanksi Administratif Berupa Denda atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Menurut beleid tersebut, sanksi ini berlaku bagi DHE SDA untuk ekspor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. DHE tersebut wajib masuk ke dalam sistem keuangan Indonesia di dalam rekening khusus pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.

DHE tersebut nantinya bisa digunakan eksportir untuk membayar bea keluar dan pungutan di bidang ekspor, pinjaman, impor, keuntungan atau dividen, serta keperluan lain untuk menanamkan modal. Ini tercantum di dalam pasal 6 aturan tersebut.

Jika pelaku usaha kedapatan tidak memasukkan DHE ke dalam rekening khusus, pemerintah akan mengenakan sanksi berupa denda sebesar 0,5 persen dari nilai DHE yang belum ditempatkan ke rekening khusus.

Kemudian, jika DHE digunakan untuk keperluan di luar pasal 6, maka eksportir akan kena denda 0,25 persen dari nilai DHE yang digunakan untuk membayar keperluan lain tersebut. Sangsi berupa penundaan pelayanan kepabeanan untuk ekspor juga akan menanti eksportir yang belum memindahkan escrow account yang dimiliki di luar negeri ke bank dalam negeri yang melakukan kegiatan valuta asing.

Escrow account adalah rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna menampung dana yang dipercayakan kepada sistem keuangan Indonesia. “Denda ini akan disetor ke kas negara sebagai pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak," jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui aturan tersebut.

Pengawasan dan keputusan pengenaan sanksi berupa denda akan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Sementara itu, kepala kantor kepabeanan akan menunda proses kepabeanan jika eksportir kedapatan tidak membawa DHE ke dalam negeri, tidak menggunakan DHE sesuai pasal 6 aturan ini, dan tidak memindahkan escrow account-nya. (*)

Kredit

Bagikan