15 Nama Potensial Ramaikan Pilpres 2024, Siapa Mereka?

user
danar 03 Juli 2019, 09:51 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Apa yang akan terjadi pada pilpres 2024 ? LSI Denny JA memprediksi suasanya akan jauh lebih meriah dibanding 2019. Pada tahun itu, tokoh-tokoh sepuh sudah tak aktif lagi. Yang muncul, mayoritas nama-nama baru di blantika pilpres. Tinggal satu nama lawas yang diyakini akan tetap ambil bagian. Dia adalah Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.

"Kami merilis 15 nama calon presiden potensial, memang masih jauh sekali, tapi kami sudah prediksi capres potensial untuk lima tahun mendatang," ujar Peneliti LSI, Rully Akbar, Selasa (2/7/2019) kepada wartawan di kantor LSI, Jakarta Timur.

Adapun 15 nama tersebut yakni; Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, dan bekas cawapres 02 Sandiaga Uno. Adapula nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Kepala BIN Budi Gunawan, Kapolri Tito Karnavian, dan Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

"Jadi 14 orang itu nama-nama yang masuk dalam radar. Sementara orang ke-15, bisa jadi muncul the next Jokowi. Orang-orang yang sebelumnya tidak masuk radar, namun tiba-tiba muncul," ujar dia. LSI Denny JA memprediksi nama-nama tersebut sebagai sosok potensial.

Tentu, katanya, dengan menggunakan ukuran tokoh-tokoh tersebut memiliki tingkat popularitas lebih dari 25 persen dan memiliki kriteria yang masuk sumber rekrutmen seperti capres sebelumnya. Adapun kriteria sumber capres sebelumnya menurut survei LSI Denny JA yakni; memiliki jabatan pemerintah pusat (seperti SBY dan Habibie), ketum parpol (seperti Megawati Soekarnoputri).

Mewakili jenjang pemerintah daerah (seperti mantan Gubernur DKI Joko Widodo) dan berasal kalangan dari profesional, swasta, atau ormas (seperti Gus Dur). Founder LSI, Denny JA bahkan memprediksi Pilpres 2024 akan berlangsung lebih 'meriah'. Denny menyebut Pilpres 2024 akan menjadi ajang pertarungan empat ideologi yang berbeda.

"Pilpres 2024 akan semakin ramai karena dua hal. Pertama, empat ideologi kembali bertarung. Bisa jadi keempat-empatnya lebih kuat, lebih punya pengalaman. Kedua, yang bertarung nanti semuanya adalah penantang, tak ada incumbent. Jokowi tak bisa mencalonkan diri kembali," ujar Denny JA. Empat ideologi itu adalah ideologi reformasi, Islam politik, kembali ke UUD 1945 yang asli, dan ideologi HAM.

Denny memberi penjelasan soal paham empat ideologi itu. Ideologi politik reformasi, kata Denny, paham ini mulai dibawa oleh Presiden Habibie ketika menjadi presiden pertama era reformasi. Menurutnya, paham politik reformasi itulah yang dianut politik di Indonesia. "Ini ideologi mainstream, PDI Perjuangan ada di sini," katanya.

"Juga Partai Golkar, juga kaum minoritas. Dalam Pilpres 2019 tempo hari, mayoritas pendukung ideologi ini ada di kubu Jokowi," imbuhnya.

Lalu, ideologi Islam politik. Paham ini, kata Denny, menginginkan syariat Islam lebih berperan di ruang publik. Dia pun mencontohkan beberapa ormas yang dinilainya menganut paham ini.

"Bagi paham ini, ideologi yang berlaku sekarang terlalu sekuler, terlalu liberal, terlalu memisahkan politik dari agama. Yang menonjol dalam ideologi ini adalah FPI, HTI. Kedua ormas ini berperan signifikan dalam Pilpres 2019, di belakang Prabowo," katanya.

Selain itu, ada ideologi kembali ke UUD 1945, yang disebutnya tidak setuju dengan sistem politik ekonomi yang berlaku saat ini.

"Pelopor paham ini awalnya adalah Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Di tahun 2009, tokohnya adalah Letnan Jendral Suryadi. Mantan Panglima TNI Djoko Santoso juga ada di barisan ini. Dalam Pilpres 2019, tokoh kembali ke UUD 45 yang asli, Djoko Santoso, juga berada di kubu Prabowo," katanya.

Terakhir, Denny mengatakan ideologi hak asasi manusia. Penganut paham ini banyak mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap kurang liberal. Paham ideologi ini yang mengkritik kinerja Jokowi yang kurang tuntas menyelesaikan kasus HAM di Indonesia. "Jika Islam politik menganggap pemerintahan Jokowi terlalu liberal," jelasnya. (Edi)

Kredit

Bagikan