Mensos Tak Khawatir Iuran BPJS Masyarakat Miskin Naik

user
ivan 01 September 2019, 08:45 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tak khawatir bila kenaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) yang dikelola BPJS Kesehatan akan menekan daya beli penduduk miskin. Ia menjamin, negara tetap hadir untuk membantu biaya kesehatan masyarakat miskin.

Kehadiran tersebut dilakukan dengan membayari iuran BPJS Kesehatan masyarakat miskin yang sudah dimasukkan ke dalam peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Oleh karenanya, kenaikan iuran ini tak akan membebani pengeluaran masyarakat miskin setiap bulannya.

Sekadar informasi, pemerintah membayar iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin sejak 2014 lalu. Anggaran itu masuk ke dalam alokasi pos bantuan sosial di dalam APBN setiap tahunnya.

Data BPJS Kesehatan menyebut terdapat 133 juta peserta PBI di tahun ini. Sementara itu, iuran yang dibayarkan pemerintah bagi peserta PBI terbilang Rp23 ribu per kepala per bulan.

"Tidak berpengaruh ke daya beli. PBI dananya disiapkan oleh negara untuk biaya jaminan kesehatan untuk 40 persen penduduk miskin. Jadi 40 persen itu dia tidak bayar, yang bayar negara," ungkap Agus.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan mengaku bahwa iuran bagi golongan PBI akan mengalami penyesuaian terlebih dulu. Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas mengatakan kenaikan iuran ini sejatinya sudah berlaku pada bulan ini. Sehingga, pemerintah akan menalangi kenaikan iuran PBI untuk periode Agustus hingga Desember 2019. (*)

Kredit

Bagikan