JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) angkat bicara soal ide kebijakan terkait kendaraan roda dua atau motor yang diperbolehkan masuk jalan tol.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi dalam keterangannya memandang, ada sebuah risiko tersendiri jika motor diizinkan masuk tol. Sebab mayoritas kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan oleh pengguna kendaraan roda dua.

"Memang motor ini adalah satu kendaraan yang mengalami kecelakaan paling besar ya. 70 persen kecelakaan karena motor. oleh karena itu ada risiko juga," sebut dia, Selasa (29/1/2019).

Senada, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi menyatakan, motor bukan merupakan tipe kendaraan yang laik dipakai untuk berpergian jarak jauh.

"Dari safety bahaya. Coba bayangkan seandainya tol dari mulai Cikampek mau ke Cirebon. Mungkin ada orang Karawang mau ke Cirebon, menggunakan sebelah kiri jalan tol dengan kondisi katakanlah hanya dibuat marka saja, bahaya kan," urainya.

"Memang regulasi memperbolehkan, tapi kita tahu semua bahwa motor itu bukan untuk jarak jauh. Kalau kita jadikan itu untuk jarak jauh kan bahaya, apalagi kalau misalnya jalan tol untuk sepeda motor tidak ada barikade atau tidak dipisahkan," dia menambahkan.

Sebab menurut dia, jalan tol adalah sebuah jalur bebas hambatan yang sengaja dibuat untuk kendaraan roda empat dengan kecepatan tinggi. "Sekarang kalau mobil jalan tinggi tiba-tiba ada motor kan pasti agak goyang. Apalagi jalan tol terbuka, anginnya besar," tegasnya.

Dia berpendapat, kebijakan motor boleh masuk tol bisa memungkinkan jika ada batasan jarak tempuh seperti yang diterapkan di Jembatan Tol Mandara di Bali dan di Tol Suramadu, Jawa Timur.

"Sebenarnya jalan tol (buat motor) untuk jarak pendek memungkinkan, tergantung kebijakan dari regulator. Tapi kalau jarak panjang bahaya. Saya kira kalau untuk kepentingan safety saya kira tidak recommended," ujar dia.(*)