Perpres soal Pelibatan TNI di Pemberantasan Terorisme Segera Disiapkan

user
danar 25 Mei 2018, 16:10 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah telah menyetujui definisi terorisme alternatif kedua yang berisi frasa motif politik, ideologi dan gangguan keamanan dalam rapat kerja Pansus Revisi Undang-Undang Terorisme. Hasil kesepakatan tersebut akan dibawa ke rapat paripurna pada hari ini, Jumat (25/5/2018).

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan revisi UU Terorisme bisa langsung digunakan setelah disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna. Pemerintah pun segera menyusun Peraturan Presiden (perpres) yang mengatur pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.

"UU sudah dapat digunakan oleh aparat penegak hukum. Lanjutannya nanti kami akan menyusun perpres tentang pelibatan TNI," kata Yasonna.

Menurut dia, perumusan perpres itu akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Kementerian Pertahanan, TNI, Polri hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Dan kita akan mengundang seluruh stakeholders kita dengan TNI, Polri, BNPT, semua tim pemerintah akan kita undang untuk merumuskannya dengan baik," Yasonna menjelaskan.

Dia menyebut draf perpres tidak perlu dikonsultasikan ke DPR terlebih dahulu. Sebab, perpres merupakan keputusan Presiden. Draf perpres, lanjut dia, hanya bisa dikonsultasikan secara informal. Hasil konsultasi pun tidak bersifat mengikat.

"Mana bisa? Perpres kan keputusan Presiden, bahwa kita nanti bicara secara informal boleh saja," ujar Yasonna.(*)

Kredit

Bagikan