UU Antiterorisme Resmi Disahkan

user
ivan 25 Mei 2018, 14:23 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Sejak mulai dibahas pada tahun 2016 silam, rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme atau UU Antiterorisme resmi disahkan menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna DPR, Jumat (25/05/2018).

Ketua Pansus RUU Antiterorisme Muhammad Syafi'i menjelaskan banyak subtansi pengaturan yang dimuat dalam UU baru di bidang penindakan terorisme ini. Tidak hanya bicara pemberantasan, UU ini juga bicara aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan, dan pengawasan.

Pengesahan RUU menjadi UU ini berarti menepati harapan Pimpinan DPR yang ingin selesai di akhir Mei 2018. Pasalnya Revisi atas  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tersebut juga sudah menjadi kebutuhan jaman dan desakan publik bahwa banyak yang perlu diubah dari muatan UU lama.

“Ada perubahan signifikan terhadap sistematika UU No.15/2003, menambah bab pencegahan, soal korban, bab kelembagaan, bab pengawasan, dan kemudian soal peran TNI,” kata Syafi'i atau yang akrab disapa Romo.

Ditambahkan Romo, penangkapan dan penahanan tersangka teroris tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Para terduga teroris harus diperlakukan manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Prinsip ini penting dikemukakan agar penegakan HAM sesuai prinsip universal yang selama ini berlaku.

Yang juga baru dalam UU ini adalah perlindungan korban. Semula dalam UU lama hanya memuat kompensasi dan restitusi. “Kini RUU telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi, dan pemberian kompensasi,” ujarnya.

Pasal-pasal pencegahan terorisme juga terus diperkaya. Setidaknya ada empat pasal yang mengatur hal ini (pasal 43A, 43B, 43C, dan 43D), terutama menyangkut kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Di akhir laporannya, Romo berharap, UU ini bisa menajdi payung hukum dan melindungi seluruh anak bangsa dari bahaya terorisme.

Sementara itu Menkumham Yasonna H Laoly yang hadir dalam rapat mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengatakan pengesahan RUU Antiterorisme menjadi Undang-Undang ini akan menjadi instrumen penting dalam memberantas tindak pidana terorisme di Indonesia ke depannya. (*-3)

Kredit

Bagikan