DPR dan TNI Sepakat Koopssusgab Diaktifkan

user
ivan 25 Mei 2018, 08:35 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Rapat kerja antara Komisi I DPR dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sepakat mengaktifkan Komando Operasi Pasukan Khusus Gabungan (Koopssusgab). Gabungan pasukan elite dari tiga matra TNI itu akan diatur lewat instrumen Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksana dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan pembentukan Koopssusgab ini merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) yang diatur Pasal 7 UU TNI, salah satunya untuk ikut dalam menanggulangi tindak pidana terorisme.

"Kami akan mendorong pemerintah supaya mengeluarkan PP. Sehingga apa yang kami inginkan dalam tindakan untuk menanggulangi aksi terorisme dengan satuan khusus ini memiliki payung benar-benar bisa efektif dan memiliki payung hukumnya," kata Hadi usai rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (24/05/2018).

Hadi mengatakan sebelum PP keluar, maka salah satu unsur tiga matra TNI-Satgultor 81 Kopassus, Detasemen Jala Mengkara, dan Sat-90 Bravo Kopaskhas dapat beroperasi melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Kepolisian untuk penanggulangan terorisme. Pelibatan satuan elite TNI itu kata dia, bersifat di bawah komando operasi (BKO) Polri dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) atau OMSP dengan skala ancaman tertentu.

"Operasi khusus, ketika sangat-sangat teroris tingkat tinggi dan operasi khusus itu kami lakukan. Salah satu contoh pada waktu pembebasan kapal yang ada di Somalia, Operasi Woyla. Mungkin nanti akan ada operasi yang mirip seperti itu," katanya. (*)

Kredit

Bagikan