AMERIKA SERIKAT, KRJOGJA.com - Di hadapan Dewan Keamanan PBB, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menegaskan Indonesia tak akan memberikan ruang bagi ekstremisme dan terorisme. Di depan 15 negara anggota DK PBB, Menlu juga menyinggung insiden serangan teroris di Surabaya 16 Mei 2018.

Hal itu diutarakan Retno dalam pernyataannya di Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB bertema "Upholding international law within the context of the maintenance of international peace and security", di Markas Besar PBB, New York, Kamis, 17 Mei 2018.

Menyikapi peristiwa itu serta berbagai potensi ancaman teror lintas dunia, Retno mengajak seluruh anggota PBB untuk "bersatu dalam mengembangkan pendekatan global yang komprehensif dalam memerangi terorisme dan ekstremisme". Demikian seperti dikutip dari rilis resmi Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (18/5/2018).

Retno juga menekankan perlunya Dewan Keamanan PBB menjalankan mandatnya dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional dengan menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari permasalahan itu sendiri.

Menlu menegaskan pentingnya anggota Dewan Keamanan PBB menegakkan hukum internasional dan mengimplementasi berbagai resolusi yang dihasilkan agar kerja dan berbagai produk yang dihasilkannya bermanfaat dan dapat dirasakan oleh masyarakat dunia.

"Menjadi tanggung jawab kerja Dewan Keamanan PBB untuk bekerja sesuai hukum internasional, mengimplementasikan semua komitmen dan resolusi yang dihasilkan agar tidak seperti sekarang, di mana sebagai contoh, banyak resolusi mengenai Palestina yang dihasilkan tidak diimplementasi," tutur Menlu Retno.

Debat terbuka itu diselenggarakan di bawah presidensi Polandia di Dewan Keamanan PBB dan dipimpin oleh Presiden Polandia. Tercatat 12 pejabat setingkat menteri serta 74 negara anggota PBB ikut serta dalam debat terbuka ini.

Tema debat terbuka yang diusung Polandia dilatarbelakangi semakin meningkatnya jumlah pelanggaran terhadap hukum internasional yang hanya akan melahirkan konflik dan krisis.

Oleh sebab itu, pertemuan ini diharapkan dapat mengingatkan anggota PBB untuk senantiasa menjalankan kewajibannya dengan menegakkan hukum internasional dan Piagam PBB.(*)