Satgas Pengawasan TKA Dibentuk, Ini Tugasnya

user
tomi 17 Mei 2018, 17:21 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com - Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pembentukan satgas pengawasan TKA itu sendiri sebagai implementasi dari Surat Keputusan Menaker Nomor 73 Tahun 2018 tentang pembentukan Satgas TKA yang ditandatangani pada tanggal 16 Mei 2018 lalu.

Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pembentukan satgas TKA sendiri merupakan bentuk peningkatan pengawasan terhadap keberadaan TKA yang dilakukan pemerintah. Pasalnya dalam beberapa waktu belakangan ini, isu tenaga kerja asing ilegal Tenga ramai diperbincangkan oleh masyarakat.

"Kehadiran Satgas ini penting untuk menjembatani aspirasi di masyarakat terkait penggunaan TKA," ujarnya dalam acara konferensi pers di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Menurut Hanif, pembentukan Satgas ini sendiri bukanlah untuk melarang masuknya tenaga kerja asing. Melainkan untuk mengawasi tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

"Negara kita di Indonesia ini terbuka dengan TKA asing yang bekerja di Indonesia. Jadi TKA diatur bukan dilarang. Jadi boleh masuk sesuai dengan ketentuan. Kalau sesuai ketentuan tidak masalah. Tapi kalau tidak sesuai ketentuan," jelasnya.

Karena itu lanjut Hanif, pembentukan Satgas ini sendiri melibatkan 24 Kementerian dan Lembaga, sehingga pengawasan di masing-masing sektor untuk menganalisis tenaga kerja asing yang ilegal bisa lebih maksimal lagi.

"Sebelumnya, pengawasan TKA dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan serta Tim Pengawas Orang Asing (Timpora). Dengan dibentuknya Satgas TKA, maka pengawasan akan lebih terintegrasi, karena melibatkan 25 kementerian dan lembaga terkait,” jelasnya.

Hanif juga mengatakan, jika pemerintah dalam hal TKA ini memberikan tiga sikap. Pertama adalah mengenai penyederhanaan tata perizinan penggunaan TKA. (*)

Kredit

Bagikan