AUSTRIA, KRJOGJA.com - Dua pertiga anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutarakan "kekhawatiran mendalam" karena resolusi soal penghentian pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina tidak diimplementasikan.

Pernyataan dalam surat yang disampaikan 10 dari 15 anggota dewan kepada Sekretaris Jenderal Antonio Guterres ini bertepatan dengan hari paling berdarah bagi warga Palestina sejak 2014. Pasukan Israel menembaki puluhan orang di Gaza saat pemerintahan Donald Trump membuka Kedutaan Besar AS di Yerusalem.

"Dewan Keamanan mesti mendukung resolusinya dan memastikan hal tersebut berarti; jika tidak, kami berisiko mengecilkan kredibilitas sistem internasional," bunyi pernyataan Bolivia, China, Pantai Gading, Guinea Khatulistiwa, Perancis, Kazakhstan, Kuwait, Belanda, Peru dan Swedia.

Sebulan sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjabat pada Januari 2017, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang menuntut Israel mengakhiri permukimannya. Resolusi itu didukung 14 negara anggota dan satu abstain dari AS yang masih dipimpin Presiden Barrack Obama.

Utusan PBB untuk Timur Tengah Nickolay Mladenov melaporkan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel secara terbuka menolak tuntutan tersebut, tahun lalu. Kedua pihak juga tak menghiraukan seruan untuk menghentikan provokasi dan retorika provokatif. (*)