JAKARTA, KRJOGJA.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan kekecewaannya soal kerja sama pemerintah dengan China. MUI pun mendesak agar pemerintah mengkaji ulang kerja sama investasi dengan China, terlebih setelah konflik di perairan Natuna memanas

MUI menilai selama ini para investor China selalu memboyong tenaga kerja dari negaranya, padahal Indonesia juga punya pekerja-pekerja yang handal.

"Kekecewaan ini semakin bertambah-tambah dan sangat menyakitkan hati setelah pemerintah Tiongkok mengklaim perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah mereka, padahal perairan tersebut sudah diakui dan ditetapkan oleh PBB merupakan bagian dari wilayah Indonesia," ujar Sekretaris Jenderal MUI, Anwar Abbas dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (7/1/2020).

Anwar melihat desakan agar pemerintah mengkaji ulang investasi dari China karena tampaknya para investor China hanya mengedepankan kepentingan mereka saja dan mengabaikan kepentingan Indonesia.

Hal itu, kata Anwar, jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam hubungan dan kerja sama internasional, yaitu prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain dan prinsip saling menguntungkan.

"Dan dari hubungan yang sudah terbangun selama ini pemerintah Tiongkok terlihat sangat-sangat mengabaikan prinsip-prinsip yang sangat mulia dan luhur tersebut sehingga sangat merugikan bagi bangsa Indonesia," ujarnya.

Anwar sekali lagi menegaskan bahwa MUI mendesak pemerintah dapat bersikap dengan tegas dan jelas terhadap China untuk menghormati dan mengakui kedaulatan Indonesia. Sebaliknya, jika pemerintah 'lembek' dan terkesan sangat bergantung dengan investasi China, maka dampak ke depannya sangat buruk.

"Tentu pasti mereka akan lebih bersimaharajalela lagi di negeri ini dan itu jelas sangat-sangat tidak kita inginkan," ujar Anwar.(*)