JAKARTA, KRJOGJA.com - Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan disambut positif oleh Kementrian Perindustrian. Pasalnya melalui implementasi kebijakan ini diharapkan semakin mudah menarik investasi industri pionir di Indonesia serta memberikan kepastian dalam mendapatkan fasilitas tax holiday tersebut.

“Kami mendorong adanya fasilitas fiskal untuk sektor ekonomi secara luas, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa ekonomi Indonesia yang berbasis anggaran itu sekitar 15-20 persen, dan 80 persen adalah pihak swasta. Untuk itu guna memacu pihak swasta dapat mendorong perekonomian nasional, salah satunya melalui peningkatan investasi di dalam negeri sehingga kami sangat mendorong tax holiday,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (10/04/2018).

Dikatakannya untuk mekanisme pemberian tax holiday sendiri telah dibahas bersama di tingkat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan, ini diharapkan sebagai salah satu insentif fiskal yang diinginkan oleh para investor khususnya sektor industri. Menperin juga menjelaskan, beleid ini memperluas kelompok bidang usaha yang akan mendapatkan tax holiday, terutama di sektor hulu seperti industri logam, kimia, farmasi dan petrokimia berbasis gasifikasi batubara.

"Dengan adanya investasi di hulu, kita akan lebih menghemat devisa melalui subtitusi impor sekaligus menghasilkan devisa bagi negara dari hasil produk ekspor,” imbuhnya.

Airlangga mengimbau agar fasilitas tax holiday ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku industri dalam upaya memperkuat struktur dan meningkatkan daya saing manufaktur nasional. Di samping itu, pihaknya juga telah mengusulkan fasilitas super deductible tax. Pemotongan pajak ini akan diberikan kepada industri yang akan melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi serta membangun penelitian dan pengembangan (litbang).

“Jadi, kalau ada industri yang investasi di bidang vokasi sebesar Rp 1 juta, dia akan mendapatkan fasilitas 200 persen, sehingga Rp 2 juta dipotong pajaknya. Sedangkan, industri yang akan melakukan kegiatan litbang, dia keluar biaya Rp 1 miliar, mereka mendapat fasilitas 300 persen atau Rp 3 miliar,” paparnya.

Sementara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Ngakan Timur Antara menambahkan, perbedaan mendasar pada PMK 39/2018 ini dibanding aturan sebelumnya, yaitu subyek penerima fasilitas tidak lagi harus Wajib Pajak (WP) baru, sehingga WP lama masih dimungkinkan untuk mengajukan fasilitas tax holiday selama melakukan penanaman modal baru.

Selanjutnya, pengurangan PPh Badan berlaku single rate yaitu sebesar 100 persen selama 5 - 20 tahun yang ditentukan berdasarkan nilai investasinya. “Minimal 5 tahun apabila investasi Rp 500 miliar sampai Rp 1 triliun dan maksimal 20 tahun jika nilai investasinya di atas Rp 30 triliun,” jelasnya. (*-3)