JEMBER, KRJOGJA.com - Menristekdikti Mohammad Nasir dalam sambutan pada apel di Pondok Pesantren  Al Qodiri,Jember Minggu (1/4 2018) mengokohkan peran pondok pesantren sebagai benteng melawan radikalisme dan anti narkoba.

Acara dihadiri Pembina Pondok Pesantren Al-Qodiri KH Achmad Muzakki Syah dan Ketua Yayasan,  KH Taufiqurrahman Muzakki; Seluruh civitas akademika Ponpes Al-Qodiri;

"Melawan radikalisme dan anti narkoba ini saya anggap penting sebagai bentuk penegasan serta komitmen bersama untuk melawan, menolak segala paham dan gerakan yang dapat melemahkan ideologi dan dasar negara Indonesia, juga penghancuran generasi muda bangsa melalui narkoba. Ujar Menristekdikti Mohamad Nasir.

Menteri Nasir menjelaskan beberapa data terkait radikalisme, intoleransi, dan terorisme, tampaknya harus menjadi bahan renungan. Sedangkan penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa ini. Data BNN 2017 menyebutkan bahwa terdapat sekitar 5 juta pengguna narkoba di Indonesia dan 20% di antaranya adalah pelajar serta mahasiswa.

Karena itu, kata Nasir sebagai upaya menciptakan imunitas ponpes dari pengaruh dan penyalahgunaan narkoba, tentu amatlah penting untuk  menumbuhkan budaya anti narkoba di lingkungan ponpes, agar ponpes senantiasa menjadi lembaga pendidikan Islam yang mencetak SDM bangsa yang Islami, bebas narkoba, unggul dan berkualitas.

"Bagi Indonesia, kita paham betul, disetiap babak sejarah bangsa Indonesia senantiasa ditemui berbagai upaya menggoyahkan keutuhan dan kekokohan NKRI dengan mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Gangguan itu akan terus ada, bahkan kini intensitasnya meningkat," tegas Menteri Nasir.

Menteri menambahkan hal ini perlu menjadi fokus dan perhatian kita bersama, termasuk perhatian dari ponpes, sebab ponpes adalah muara (salah satu pilar utama) dalam mencetak generasi penerus Bangsa Indonesia dimasa depan.

Dari hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin oleh Prof Dr Bambang Pranowo --yang juga guru besar sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, pada Oktober 2010 hingga Januari 2011, mengungkapkan hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal.

Data itu menyebutkan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Jumlah yang menyatakan setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama mencapai 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom. (Ati)