JAKARTA, KRJOGJA.com - Pemerintah akan memasukkan aturan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam omnibus law untuk perusahaan, barang, dan jasa dari luar negeri yang menjalankan usahanya di Indonesia. Artinya, pemerintah nanti bisa menarik pajak dari penyedia layanan media streaming digital Video on Demand, seperti Netflix, Google, Spotify, Facebook, dan usaha sejenisnya.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengakui pemerintah masih kesulitan untuk menagih pajak bagi perusahaan yang tidak memiliki kantor fisik maupun objek pajak fisik di dalam negeri. Soalnya, dalam undang-undang, perusahaan-perusahaan jenis tersebut bukan bagian dari objek pajak.

"Makanya dengan omnibus law, kami minta tolong, hei kamu tolong pungutin, meskipun orangnya di luar negeri," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyatakan perusahaan tersebut seharusnya menyetor Pajak Penghasilan (PPh) ke negara. Namun demikian, hal ini lagi-lagi terkendala oleh kehadiran fisik perusahaan tersebut di Indonesia.

Karenanya, ia juga mempertimbangkan aturan tersebut dalam omnibus law, sehingga pemerintah bisa menarik pajak Netflix dan kawan-kawan, sekalipun mereka tidak memiliki kantor di Indonesia. (*)