AMERIKA SERIKAT, KRJOGJA.com - Selain Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla yang mempromosikan multilateralism atau kerja sama antarberbagai negara di General Debate Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB) di New York beberapa waktu lalu, sejumlah kepala negara ASEAN juga melakukan hal yang sama. Sebagian besar dari mereka menyetujui apa yang disampaikan Jusuf Kalla.

Seperti yang dikatakan Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Vietnam Pham Binh Minh dalam pidato di PBB, Sabtu (30/9/2019). Minh mengatakan, multilateralisme adalah kebutuhan penting untuk komunitas internasional menghadapi tantangan saat ini. Ia memaparkan, tantangan tersebut bisa berupa kekuatan politik hingga kebutuhan sumber daya. Ditambahkan Minh, multilateralisme mendapatkan tempat tersendiri di kebijakan luar negeri Vietnam.

Senada, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong juga mengungkapkan hal yang relatif sama. Dalam pidato di depan anggota PBB, Jumat (27/9/2019), Lee meminta kepala negara lainnya untuk mempererat hubungan kerja sama saat ini. Dengan begitu, banyak permasalahan yang bisa diselesaikan secara bersama-sama, seperti perubahan iklim.

Sekretaris Holy See Kardinal Pietro Parolin mengucapkan hal senada. Mewakili Pope Francis, ia meminta setiap negara juga peduli dan mencari cara untuk mengakhiri penderitaan, khususnya di Timur Tengah, Syria dan Yaman.

Menanggapi hal tersebut, Presiden SU PBB ke-74 Tijjani Muhammad-Bande mengatakan, multilateralisme adalah cara untuk menjaga perdamaian, keamanan hingga kestabilan perkembangan suatu negara. "Meski kita terkadang tidak setuju dengan bagaimana dunia diatur, tapi seharusnya kita bisa mengandalkan multilateralisme berdasarkan permintaan internasional," ucapnya dalam penutupan SU PBB ke-74, Senin (30/9/2019).

Menurutnya, semangat multilateralisme adalah memberi dan mengambil. Ia menilai dalam sidang majelis umum ini multilateralisme adalah jawaban untuk permasalahan setiap negara. Debat yang dimulai Selasa itu memperlihatkan keaktifan kepala negara untuk mempromosikan kerja sama luar negeri.(M-1)