Pemerintah Tawarkan 4 Ruas Jalan Tol

user
tomi 22 November 2019, 11:25 WIB
untitled

JAKARTA, KRJOGJA.com -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penjajakan minat pasar (market sounding) melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) untuk 4 ruas jalan tol sepanjang 424,27 km.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulyono di Jakarta, Kamis (21/11) ke 4 ruas jalan tol tersebut antara lain,  pertama Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo (93,14 km) dengan biaya Rp 28,58 triliun.  Kedua, Jalan Tol Yogyakarta – Bawen (76,36 km) dengan biaya Rp 17,38 triliun. Ketiga Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya – Cilacap (206,65 km) biaya sebesar Rp 57,594 triliun dan keempat Jalan Tol Makasar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata) sepanjang 48,12 km dengan biaya Rp 9,41 triliun.

BACA JUGA :

Rest Area Tol Diganti Pintu On/Off, Warga Ramai-Ramai Urus IMB

Pembangunan Jalan Tol Terus Disiapkan

Menurut Basuki, selama  5 tahun ke depan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan jalan baru sepanjang 3.000 km dan jalan tol sepanjang 2.500 km.

Namun yang menjadi tantangan terbesar pembangunan jalan tol adalah pembiayaan infrastruktur.

Adapun kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 – 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Untuk menutupi gap pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun tersebut,  Kementerian PUPR mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

“Keterlibatan badan usaha melalui skema KPBU merupakan bagian dari strategi besar untuk membiayai infrastruktur dan untuk itu dibutuhkan komitmen pendanaan APBN untuk tahapan persiapan, pengadaan tanah maupun pengembalian kepada Badan Usaha bila dilakukan dengan Availability Payment (AP). Dengan cara ini maka kapasitas pembangunan infrastruktur akan meningkat berkali lipat,” ujarnya.

Melalui skema KPBU, menurut Basuki,  Pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan diantaranya dukungan Viability Gap Funding (VGF) berupa dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Dijelaskan, pembangunan jalan tol memiliki peran penting sebagai “backbone” dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan market sounding ini sangat penting dalam mendukung pengembangan jalan tol di Indonesia.  (Lmg)

Kredit

Bagikan