JAKARTA, KRJOGJA.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan, proses pemangkasan eselon di tubuh pemerintah bukanlah menggantikan peran manusia dengan robot, tetapi lebih kepada reformasi sistem.

"Iya, sistem. Sistem yang saya kira sudah berhasil digunakan di Singapura, di Korea Selatan. Itu contoh birokrasi yang sangat-sangat profesional. Siapapun presiden, kepala daerahnya, tidak mempengaruhi proses birokrasi," jelasnya, Senin (2/12/2019).

"Kalau kemarin bapak Presiden (Joko Widodo/Jokowi) mengatakan robot, ini dalam pengertian bukan robot. Bukan diganti robot," dia menambahkan.

Tjahjo lantas membandingkannya dengan otomatisasi yang kini marak dilancarkan untuk mempermudah proses pelayanan.

"Dulu kita masuk pintu tol dilayani orang, sekarang tidak, pake mesin. Kita masuk rumah sakit sudah sistem online, pendaftaran sistem online. Makanya memangkas birokrasi untuk tidak selalu berhadap-hadapan antara masyarakat dengan yang mencari layanan, mencari perizinan," tuturnya.

Menurut dia, fungsi pemangkasan eselon ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem birokrasi. Namun begitu, ia menekankan, para pejabat eselon yang terkena kebijakan ini tetap akan memiliki struktur karir yang jelas.

"Ini hanya memperpendek birokrasi, tapi struktur karir kepegawaian tetap sama. Hanya istilah eselon yang kami pangkas untuk merampingkan birokrasi," tegas Tjahjo.

"Jadi arahan bapak presiden Jokowi, membangun tata kelola birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien untuk mempercepat reformasi birokrasi dan mengoptimalkan pendayagunaan aparatur pemerintah, baik pusat dan daerah," tandasnya.(*)