JAKARTA, KRJOGJA.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan tidak akan melakukan audiensi terhadap pihak yang rekeningnya diblokir. Hal itu menyusul permintaan audiensi pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) buntut rekening yang diblokir.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menjelaskan bahwa audiensi tersebut tidak ada aturan mekanismenya. Karena memang dalam menjalankan tugas PPATK tidak memiliki kewajiban menginformasikan temuan kepada pihak terperiksa, dalam hal ini ACT.

"Enggak ada mekanisme audiensi dalam melaksanakan tugas dan kewenangan kami," kata Ivan Jumat (8/7/2022).

Tindakan pemblokiran itu sebagaimana Undang-undang No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dimana menjelaskan bahwa PPATK sebagai lembaga independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan manapun.

Walau berkaitan audiensi sempat dinyatakan langsung Presiden ACT, Ibnu Khajar pada jumpa pers Rabu 6 Juli 2022 lalu. Namun hingga kini, pihak PPATK belum menerima permohonan tersebut, kalau pun surat dilayangkan Ivan mengaku audiensi tersebut tak akan berlangsung.

"Belum saya terima. (Audiensi) gak pernah terjadi" ujar Ivan.

Sekedar informasi sampai saat ini PPATK melaporkan bahwa telah menghentikan transaksi 300 rekening yang dimiliki ACT. Pemberhentian itu dilakukan sebagaimana transaksi di 141 CIF yang tersebar di 41 Penyedia Jasa Keuangan (PJK).(*)