Tak Laporkan SPT, Pengusaha Asal DIY Rugikan Negara Rp 96 M

user
Danar W 22 September 2022, 12:55 WIB
untitled

Krjogja.com - YOGYA - Seorang pengusaha asal DIY, terbukti melakukan pelanggaran pidana dengan sengaja tidak lengkap saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Ada dua wajib pajak dengan total kerugian negara hampir Rp 96 M. Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka HP dan PT PJM (tersangka HP selaku pemiliknya, red) dengan sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka HP dalam masa pajak Januari hingga September 2016 mengakibatkan timbulnya kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 50 miliar. Sedangkan Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh tersangka PT. PJM dalam masa pajak Oktober 2016 sampai Desember 2017 menimbulkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 46 miliar.

"Keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum tersebut didukung dengan penerapan forensic digital dalam pengumpulan data," kata Plt Kanwil DJP DIY Slamet Sutantyo dalam jumpa pers di Gedung Kanwil DJP DIY Depok Sleman, Kamis (22/9/2022). Dalam jumpa pers tersebut juga ditunjukkan sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Hadir dalam kesempatan tersebut dari Kejaksaan Tinggi DIY dan Polda DIY.

Kedua tersangka, yaitu HP dan PT PJM disangkakan dengan Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Pengenaan tersangka pada PT PJM ini merupakan hasil penyidikan pidana pajak dengan tersangka korporasi yang pertama kali dilakukan oleh PPNS Kanwil DJP di luar Kanwil DJP yang ada di Jakarta.

Dalam rangka mengamankan aset kedua tersangka yang nantinya akan digunakan untuk pemulihan Kerugian Pendapatan Negara, PPNS Kanwil DJP DIY telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pasal 44 ayat (2) huruf j dalam bentuk penyitaan dan pemblokiran aset wajib pajak. Sejumlah aset kedua tersangka telah disita dan diblokir dalam rangka untuk pemulihan Kerugian Pendapatan Negara.

"Upaya hukum ini sebagai upaya terakhir dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Pembinaan kepada wajib pajak yang dilakukan oleh DJP yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dilaksanakan mulai dari tingkat Kantor Pelayanan dan Penyuluhan Pajak (KP2KP), Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah (Kanwil) hingga Kantor Pusat," jelasnya.

Kedua tersangka terancam pidana maksimal kurungan penjara 6 tahun atau membayar ditambah denda 300 persen. Sampai saat ini tersangka belum dilakukan penahanan.(Awh)

Credits

Bagikan