Ahli Waris Keluarga Parto Wirono Ajukan Banding Kasus Sengketa Tanah

user
Ivan Aditya 26 September 2022, 21:32 WIB
untitled

Krjogja.com - SLEMAN - Ahli waris keluarga Parto Wirono mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Sleman, Senin (26/09/2022). Kedatangan keluarga pendiri rumah makan Sate Pak Parto Kaliurang tersebut didampingi kuasa hukum, Halimah Ginting SH untuk menyampaikan memori banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Ketua PN Sleman.

Sebelumnya Majelis Hakim PN Sleman telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum nomor : 15/Pdt.G/2022/Pn.Smn diajukan oleh 14 orang ahli waris Parto Wirono yang memohon hak prioritas atas tanah seluas kurang lebih 600 meter persegi di Kaliurang Barat Hargobinangun Pakem Sleman, Rabu (31/08/2022). Pihak tergugat adalah PT Anindya Mitra Internasional (PT AMI) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

Namun keluarga ahli waris menilai putusan tersebut jauh dari rasa keadilan dan obyektifitas. Oleh karena itu mereka berkeputusan untuk mengajukan banding ke Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang telah diregister pada 14 September 2022 lalu.

"Kami menilai majelis hakim tidak cermat menyusun putusan. Hal itu tentunya sangat melukai rasa keadilan bagi ahli waris Parto Wirono," kata Halimah Ginting usai menyerahkan memori banding.

Ia menyatakan banyak keterangan dari para saksi ahli dalam persidangan yang dipotong oleh majelis hakim pada putusannya. Padahal menurutnya jika keterangan itu dipotong maka akan mengubah esensi apa yang dsampaikan para ahli.

Halimah Ginting mengungkapkan, pernyataan saksi yang dipotong itu diantaranya terkait hak prioritas. Saksi ahli dalam persidangan mengupas soal hal tersebut, perihal bagaimana hak seorang pemegang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah puluhan tahun merawat dan mendiami suatu lahan akan mendapat prirotas.

"Beberapa hal terkait hak prioritas dikupas cukup banyak yang kita hadirkan di persidangan. Tetapi ternyata dipotong dalam putusan," ungkapnya.

Karena dinilai tak profesional, kuasa hukum akan melaporkan hal ini kepada Komisi Yudisial (KY) dan Bawas MA. Halimah Ginting berharap hakim nantinya dapat memeriksa serta mengadili kembali kasus ini dan memutuskan gugatan sesuai yang para ahli waris ajukan.

Prof Sarwidi selaku perwakilan ahli waris Parto Wirono menyampaikan harapan agar pengadilan mampu memberikan keadilan. Ia mengungkapkan Parto Wirono yang tak lain merupakan ayah kandungnya itu telah membuka dan menggarap lahan sejak 1958 hingga diteruskan sampai saat ini oleh ahli warisnya untuk usaha rumah makan Pak Parto.

"Maka kami memiliki hak prioritas atas tanah seluas 600 meter persegi tersebut, agar dikeluarkan dari sertifikat HGB no 183 tahun 1990 yang kemudian diperbaharui dengan no 405 tahun 2015 atas nama PT Anindya Mitra Internasional," ujar Sarwidi yang merupakan anak bungsu Parto Wirono.

Cucu Parto Wirono, Mimin Dwi Hartono juga meminta agar masyarakat Sleman turut mengawal kasus ini. Bagaimanapun Parto Wirono merupakan sesepuh kawasan Kaliurang dan rumah makan Sate Pak Parto merupakan bagian dari sejarah Kabupaten Sleman.

Sebelum menyampaikan memori banding keluarga ahli waris Parto Wirono beserta aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba menggelar aksi bersih-bersih di halaman PN Sleman. Ini dimaksudkan agar pengadilan dapat bersikap bersih dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa tanah tersebut.

Permasalahan ini berawal dari munculnya klaim kepemilikan sebidang tanah di kawasan Kaliurang Sleman. Almarhum Parto Wirono semasa hidupnya menempati dan mengelola lahan seluas 600 meter persegi sejak tahun 1958, di atas tanah itu lalu didirikan sebuah bangunan yang kemudian diberi nama rumah makan Sate Pak Parto.

Namun tanpa sepengetahuan ahli waris pada 1990 terbit sertifikat HGB nomor 183 seluas 1.995 meter persegi atas nama PD Aneka Industri dan Jasa Anindya (PD Argajasa) yang kini berganti nama menjadi PT AMI. Adanya sertifikat HGB itu baru diketahui pihak ahli waris pada 2003 ketika hendak mengurus izin HO untuk rumah makan Sate Pak Parto.

Bahkan sertifikat HGB Nomor 183 diketahui telah diperbarui menjadi serifikat HGB nomor 405 atas nama PT AMI. Karena proses terbitnya sertifikat HGB itu dinilai cacat yuridis dan melanggar ketentuan Pasal 35 UUPA Nomor 5 tahun 1960 jo Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 kemudian digugat ke pengadilan. (*)

Kredit

Bagikan