Litesari Budaya Harus Melekat Pada Masyarakat Lokal

user
Ivan Aditya 29 September 2022, 12:00 WIB
untitled

Krjogja.com - LAMONGAN - Soto, tahu campur, nasi boran, hingga pecel lele, sudah lama dikenal luas sebagai kuliner khas Kabupaten Lamongan yang telah mendunia. Bahkan, Soto Lamongan dan Nasi Boran telah mendapatkan hak paten dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Daerah lain tidak bisa mengklaim,” jelas Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengawali talk sow Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat (PILM), Selasa, (28/09/2022).

Corak budaya masyarakat Lamongan, tambah Bupati, mulai dari adat istiadat, kesenian, bahasa, dan kuliner sarat dipengaruhi oleh akulturasi yang dilakukan semasa era Erlangga, Gajah Mada, penyebaran agama Islam oleh wali songo, masuknya pedagang Tionghoa, hingga kependudukan kolonial Belanda.

"Muatan sejarah itu yang hendaknya bisa diketahui dan dipahami dengan baik dari generasi ke generasi masyarakat Lamongan sebagai bagian dari literasi budaya sehingga menjadi identitas lokal yang melekat kuat," ujar Bupati Efendi.

Pemahaman ini harus diberikan sejak dini, dan perpustakaan siap berkomitmen menjaga kelestarian yang telah dilakukan Lamongan secara turun temurun. Adanya layanan perpustakaan yang inklusif turut membantu terjaminnya akses informasi dan pengetahuan bagi masyarakat.

“Salah satu tujuan dasar dari pembangunan yang berkelanjutan adalah membentuk masyarakat cerdas. Masyarakat cerdas menjadi garansi keunggulan bangsa karena berbasiskan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dan perpustakaan memainkan peran tersebut di dalamnya,” urai Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Ofy Sofiana.

Masyarakat cerdas bukan sekedar pandai baca tulis. Tapi mampu menyaring informasi yang beredar yang tepat guna sesuai dengan potensi masyarakat sehingga mampu mendorong terciptanya masyarakat kreatif, inovatif, yang diimplementasikan lewat berbagai usaha produktif yang sederhana, seperti UMKM.

“Banyaknya UMKM yang terlibat Festival Kuliner yang diselenggarakan Pemda Lamongan merupakan manifestasi dari interaksi perpustakaan dengan masyarakat. Bagaimana transformasi perpustakaan membangun potensi wilayah agar bisa mandiri dan sejahtera,” beber Ofy Sofiana.

Pada kesempatan yang sama, Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki menyatakan bahwa kondisi literasi di Indonesia mesti harus diperbaiki terutama pada sisi hulu. Dari sisi hulu, peran negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, termasuk TNI-Polri dibutuhkan dalam membuat kebijakan untuk mengatasi persoalan distribusi dan produksi buku yang belum ideal.

“Komisi X sebagai salah satu mitra Perpustakaan Nasional terus bekerja keras meningkatkan literasi, termasuk enam literasi dasar dari UNESCO,” tambah Maliki. (Lmg)

Kredit

Bagikan