Seluruh Fraksi Setuju, DPR Bentuk Pansus Tragedi Kanjuruhan

Seluruh fraksi di Komisi X DPR RI telah sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tragedi kematian ratusan suporter di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.
Krjogja.com - JAKARTA - Seluruh fraksi di Komisi X DPR RI telah sepakat untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tragedi kematian ratusan suporter di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.
Adapun delapan dari sembilan fraksi telah menandatangani pembentukan Pansus.
"Kita sudah menggalang dukungan, dari fraksi-fraksi sudah delapan fraksi yang tandatangan memberikan dukungannya. Segera kita ajukan, kalau hari ini terpenuhi syaratnya, (langsung) kita ajukan ke pansus," ujar anggota Fraksi PKB, Heru Widodo saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/10/2022).
Hasil diskusi internal di Fraksi PKB, tragedi Kanjuruhan harus dievaluasi menyeluruh karena memakan korban jiwa hingga ratusan. Hal pertama yang harus dievaluasi adalah regulasi penyelenggaraan antara Arema Malang versus Persebaya.
Statuta FIFA dan pengamanan di lapangan selama pertandingan sepakbola juga perlu dievaluasi.
Menurut Heru, Pansus ini akan juga mencari dukungan lintas komisi. "Kita akan minta dukungan yang lebih banyak lagi, teman-teman di Komisi III dan Komisi X," ujar Heru.
Sementara, Juru bicara F-PKB, M Khadafi mengatakan, hasil rapat di Komisi X DPR sepakat agar tragedi Kanjuruhan diusut tuntas agar terang dan hasilnya bisa disampaikan ke publik.
"Dengan adanya kolaborasi Komisi X dan Komisi III, karena menyangkut mitra Komisi III (mitra) Kepolisian, maka akan semakin mudah dan terang benderang. Siapa yang akan bertanggungjawab berkenaan dengan Tragedi di Kanjuruhan," ucap dia.
Anggota Komisi X DPR itu juga menyampaikan jika komisi yang membidangi olahraga mengharapkan agar keluarga korban mendapatkan haknya. Salah satunya menyangkut asuransi.
Pihaknya menekankan Tragedi Kanjuruhan tidak boleh terulang kembali di masa mendatang.
"Kita ingin investigasi ini bisa terang benderang dan masyarakat itu bisa benar-benar jelas terkait tragedi ini," kata Khadafi.
Sementara itu, menurut M Khadafi, satu fraksi yang belum menandatangani persetujuan pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan di Komisi X adalah Fraksi PPP.
Pasalnya, pada saat proses persetujuan diambil, anggota fraksi partai berlambang kabah itu masih melakukan kunjungan kerja di luar negeri.
"Hampir semua fraksi yang tandatangan tadi Komisi X. PPP ada kunjungan keluar negeri, tapi melalui telepon sudah menyatakan bersedia," ucap Khadafi.
Anggota Komisi III Fraksi PDIP Johan Budi meminta pemerintah mengusut tuntas tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Menurut dia, tidak boleh ada pihak yang lepas tangan terkait kematian 125 Aremania tersebut.
"Kalau ada yang salah, apakah itu dalam konteks penahanan, pengamanan kah, atau penyelenggaraan di Liga 1 Indonesia yang ada di Malang, Arema vs Persebaya. Itu harus benar-benar ditindak tegas kalau ada hal yang mengarah pada kesalahan atau pidana, karena ini sudah menelan korban jiwa," kata Johan Budi dalam konpers di Ruang Fraksi PDIP, Senin (3/10/2022).
Johan meminta tim investigasi tragedi tersebut dapat bekerja cepat sehingga pihak bersalah dapat dikenakan pidana atau pemecatan.
"Kalau ada yang salah, kalau ada proses pidana, ya dipidanakan. Kalau ada yang perlu dicopot, ya harus dicopot," kata dia.
Namun, Johan mengingatkan bahwa hukuman harus berdasar bukti dan hasil investigasi. Termasuk soal apakah penggunaan gas air mata pelanggaran atau tidak.(*)
BERITA TERKAIT
Ciptakan Kesetaraan Gender, Pemkab Sukoharjo Sosialisasikan Perda PUG
Bangun Karakter Siswa, SMAN 11 Yogya Gelar MABATA
Terlibat Calo Bintara, 5 Oknum Polda Jateng Dipecat dan Terancam Pidana
Literasi Jadi Alat Maksimalkan Kualitas SDM Indonesia
Bekali Kemampuan Penulisan, Kanwil Kemenag DIY Gelar FGD Kehumasan
Sambut Ramadan, Kemenag Kirim 50 Pendakwah Moderat ke Daerah 3T
Propam Polres Sukoharjo Gelar Tes Urine Dadakan, Hasilnya?
Polisi Dalami Dugaan Penganiyaan Fitri Disabilitas Yatim Piatu
Janji Didepan Makam Para Pahlawan, Masyarakat Kota Yogya Deklarasi Pemilu Damai
Bank Indonesia Batasi Penukaran Uang BaruRp 3,8 Juta Per Orang
Terbaik dalam Layanan Digital, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Kementerian PANRB
Jenazah Syabda Dimakamkam Berdampingan dengan Ibu dan Nenek
Orangtua Ayu Indraswari Terakhir Bertemu Sabtu Pagi, Sore Sudah Tak Bisa Dihubungi
Cegah Kerusakan Lingkungan, Srikandi Ganjar Gelar DIY Workshop Ecoprint
Bupati Gunungkidul luncurkan Aplikasi 'Gampang Gawe Surat'
Pelayat Mendatangi Rumah Duka Syabda Perkasa
Kesbangpol DIY Perkuat Sinergitas Pokja Ketahanan Ekonomi
Merti Dusun Papringan Ditutup dengan Pementasa Kuda Lumping
Qomaru Terpilih Sebagai Ketua Ketua PDM Bantul
Bank Indonesia Mulai Menerima Penukaran Uang Baru Mulai 27 Maret
Dirut KR Resmikan Balai Warga Semeru