SIPITTI Dukung Evaluasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang

user
Tomi Sujatmiko 04 Oktober 2022, 19:50 WIB
untitled

Krjogja.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluncurkan Sistem Informasi Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (SIPITTI) yang merupakan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang.

Selain itu, pada Rakernas tersebut juga diperkenalkan Sistem Informasi Nusantara Bangkit dari Kementerian ATR/BPN yang merupakan contoh pemanfaatan produk Kebijakan Satu Peta untuk wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Selanjutnya, Menko Airlangga bersama Kepala BIG Aris Marfai dan Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Bidang Perekonomian yang juga merupakan Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Wahyu Utomo berdiskusi dengan para mahasiswa dalam sesi Forum Muda.

Pertemuan yang berlangsung interaktif tersebut, diisi dengan beragam pertanyaan dari mahasiswa mulai dari dasar pembentukan Kebijakan Satu Peta, sektor kemaritiman, hingga terkait upaya Pemerintah merespon tantangan global.

“Dengan Kebijakan Satu Peta ini, seluruhnya menjadi jelas dan terang benderang, transparan. Tidak ada lagi ego sentris dari masing-masing sektor. Tentu dampaknya pasti pembangunan. Kebijakan Satu Peta juga untuk menuntaskan seluruh persoalan ketimpangan lahan,” jelas Menko Airlangga kepada para mahasiswa.

Terkait posisi Indonesia ditengah tantangan global, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah mengupayakan stabilitas makro sehingga harga-harga tidak terdongkrak naik. Indonesia juga diuntungkan dalam 25 bulan terakhir dengan ekspornya yang meningkat.

Terkait sektor pangan, Menko Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia mendapat apresiasi dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) karena termasuk negara tropis yang dapat menjadi contoh di sektor pangan. Selanjutnya, Menko Airlangga juga menjelaskan upaya dan posisi Pemerintah dalam merespon tantangan global.

“Jadi, di tengah tantangan global, ekonomi Indonesia masih berada di atas rata-rata. Momentum ini harus kita jaga karena tantangan ke depan semakin sulit tapi harus tetap optimis. Ekonomi kita bisa lebih baik dari berbagai negara dan negara lain melihat Indonesia termasuk negara yang bahkan inflasinya 5 terendah di dunia menurut Mc Kinsey,” jelas Menko Airlangga.

Dalam sesi konferensi Pers, Menko Airlangga menyampaikan bahwa dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta, berbagai Kementerian/Lembaga didorong untuk menyelesaikan seluruh hal yang terkait dengan tumpang tindih lahan dan menyampaikan kondisi ekonomi terkini.

“Yang paling penting adalah kita mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan akan sedikit di atas 5,4. PMI 53,7 itu di ASEAN termasuk tinggi bersama dengan Thailand. Dalam negara-negara G20, ekonomi kita juga termasuk yang tinggi. Secara fundamental kita lebih baik,” pungkas Menko Airlangga.

Dalam rangkaian Rakernas tersebut Menko Airlangga juga memberikan penganugerahan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan Gubernur Papua Barat atas penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang melalui revisi RTRW Provinsi. Selain itu, Menko Airlangga juga memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang menjadi pemenang dalam kompetisi poster dan video Kebijakan Satu Peta.

Dalam Rakernas tersebut juga diselenggarakan Forum Menteri yang menghadirkan Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, Menteri Pertanian, dan perwakilan dari Menteri Dalam Negeri guna membahas pelaksanaan kebijakan satu peta dan penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam rangka Kebijakan Satu Peta. Selain itu juga digelar Diskusi Panel dengan menghadirkan Gubernur Sulawesi Selatan, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, dan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dalam acara tersebut juga terdapat pameran yang menampilkan diorama linimasa Kebijakan Satu Peta dan pameran eksibisi Kebijakan Satu Peta yang diikuti beberapa Kementerian/Lembaga, mitra pembangunan, dan perguruan tinggi. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Menteri Perindustrian, Menteri PUPR, serta perwakilan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dari 34 Provinsi di Indonesia. (*)

Kredit

Bagikan