Krjogja.com - JAKARTA - Pemerintah perlu melakukan penguatan terhadap kajian di tiap-tiap wilayah sebagai bentuk upaya atas angka prevalensi stunting yang masih beragam.

“Perlu penajaman kajian di level wilayah yang lebih rendah khususnya di tingkat provinsi yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Bonivasius Prasetya Ichtiarto dalam Diseminasi Hasil Kajian dan Policy Brief Percepatan Penurunan Stunting yang diikuti di Jakarta, Kamis (21/10/2022)

Boni menuturkan angka prevalensi stunting di Indonesia masih sangat bervariasi. Hal tersebut terjadi dikarenakan kondisi sosial ekonomi, budaya, maupun geografis yang sangat berpengaruh terhadap variasi antar provinsi tersebut.

Oleh karenanya, selain penajaman kajian di level wilayah, penguatan pendidikan, pengentasan kemiskinan, pendekatan budaya dan kolaborasi pentahelix menjadi ‘jantung’ dari keberhasilan pencegahan dan percepatan penurunan stunting.

Hingga hari ini, angka prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan data SSGI tahun 2021 saja masih 24,4 persen. Sedangkan target yang ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) adalah 20 persen.

Boni menyebutkan dari angka prevalensi itu, terdapat 20 provinsi yang memiliki angka stunting di atas rata-rata nasional. Bahkan sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan pemerintah sebagai provinsi prioritas penanganan stunting.

Artinya selama tahun 2021, jumlah balita di Indonesia yang diperkirakan ada sebanyak 23,3 juta balita, sebanyak 5,7 juta di antaranya diperkirakan merupakan balita yang mengalami stunting.

“Dari sisi kependudukan, stunting tentu mengancam pemanfaatan bonus demografi. Kondisi rendahnya kapasitas intelektual anak akibat stunting dapat menurunkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan,” ujar Boni.

Selain menjadi ancaman bonus demografi, stunting juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, bahkan selanjutnya kasus stunting ini berpotensi merugikan PDB Indonesia.

Dengan demikian, Boni menekankan urgensi terhadap kualitas sumber daya manusia itu dapat dijalankan oleh semua pihak secara serius melalui sinergi dan koordinasi yang kuat, diimbangi dengan kajian-kajian serta inovasi yang mendorong angka stunting turun lebih cepat.

Dirinya berharap semua dapat menjalankan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas agar kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, serta memperkuat institusi keluarga melalui optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di setiap desa/kelurahan.

“Inpres ini juga sangat sejalan dengan percepatan penurunan stunting melalui gerakan bersama seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan swasta mulai dari tingkat desa/kelurahan,” katanya.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengumumkan diseminasi hasil kajian dan policy brief dampak kependudukan percepatan penurunan stunting.

Ini merupakan hasil kajian yang dilakukan di empat provinsi prioritas dengan prevalensi tinggi stunting, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Jawa Barat.

"Ini sudah hasil kajian dan ini akan didesiminasikan. Artinya ini bisa dijadikan panduan dalam membuat kebijakan yang ada di Indonesia dengan lokus-lokus yang ada di empat lokasi tersebut," kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto.

Mewakili Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam sambutannya, Bonivasius mengatakan bahwa prevalensi stunting di Indonesia masih mencapai 24,4 persen atau masih jauh dari target WHO, yaitu 20 persen.

BKKBN Klaim Hampir Setengah Juta Calon Pengantin Unduh Aplikasi Elsimil

Karena itu, lanjut Bonivasius, diperlukan upaya inovasi dalam pencapaian 2,7 persen per tahun agar mencapai 14 persen sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dari 34 provinsi.

"Dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 20 provinsi di Indonesia memiliki prevalensi stunting di atas rata-rata nasional dan sebanyak 12 provinsi telah ditetapkan pemerintah sebagai provinsi prioritas penanganan stunting," ungkapnya.

Terpisah, Direktur Analisis Dampak Kependudukan BKKBN, Faharuddin menambahkan, empat pulau yang dipilih tersebut dapat menjadi panduan masing-masing provinsinya dalam merumuskan kebijakan dalam percepatan penurunan stunting.

Sebagai contoh, pulau Sumatera diwakili Sumatera Utara, pulau Jawa diwakili Jawa Barat, Nusa Tenggara diwakili NTB, dan Sulawesi diwakili Sulawesi Tenggara.

"Jadi sengaja kami set mewakili 12 provinsi di Indonesia itu adalah provinsi-provinsi, yang tujuah di antaranya dengan tingkat prevalensi stunting di atas 30 persen. Kecuali di Jawa, sudah cukup rendah, tapi jumlah penduduknya banyak," paparnya.

Ia menjelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali spesifik daerah yang menjadi penyebab utama stunting. "Makanya kami gandeng pakar-pakar yang memang selama ini menggeluti stunting," ujarnya.

Faharuddin mengharapkan dalam waktu dekat akan menyebarluaskan diseminasi hasil kajian ini ke 12 provinsi prioritas percepatan penurunan stunting.

"Ini kan saya mau kirim ke darah. Di Sulawesi misalnya bisa mengambil hasil kesimpulan dari Sulawesi Tenggara, supaya apa yang dilakukan di daerah mengacu pada hasil kajian ini. Begitu juga di Sumatera dan Jawa, saya mau kirimkan," imbuhnya.

Sebagai informasi peneliti yang dilibatkan dalam penelitian ini yakni pakar Universitas Gadjah Mada (UGM), Siti Helmyati, pakar FKM Universitas Indonesia (UI), Asih Setiarini, pakar Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), Siti Muchlisoh, dan pakar Institut Pertanian Bogor (IPB), Tin Herawati. (Ati)