Krjogja.com - JAKARTA - Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong mengatakan Indonesia telah melakukan upaya untuk mengatasi tantangan dalam melestarikan kawasan hutan dan laut sebagai paru-paru bumi.

Hal itu disampaikan Alue Dohong saat membuka Konferensi ASEAN Heritage Parks (AHP) ke-7, yang berlangsung 31 Oktober - 3 November 2022 di Bogor, Jawa Barat, Selasa, 1 November 2022.

"Tutupan hutan di Indonesia kurang lebih 95 juta hektare atau sekitar 51% dari total luas daratan 187 juta Ha. Kawasan hutan ini merupakan cadangan karbon sekaligus modal utama dalam perlindungan lingkungan dan iklim," jelas Alue.

Menurutnya, saat ini terdapat 568 kawasan dilindungi, termasuk 55 Taman Nasional di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Mulai dari ekosistem terumbu karang di perairan laut hingga hutan alpine pada ketinggian lebih dari 3.000 meter di atas permukaan laut.

Beberapa di antaranya diakui sebagai International Recognition seperti World Heritage Site (7 unit), Biosphere Reserve (64 unit), Ramsar Site (7 unit), ASEAN Heritage Park (7 unit) dan Global Geopark (4 unit).

"Pengakuan itu merupakan bukti pentingnya kawasan hutan dan laut serta keanekaragaman hayati Indonesia bagi kepentingan regional dan internasional. Dan pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi tantangan itu," tegas Alue Dohong.

Namun begitu, dibutuhkan harapan yang masuk akal, motivasi yang besar, visi yang tajam, kemitraan yang kuat dan kemauan untuk menciptakan upaya konservasi yang sukses dan strategis sebagai gerakan global.

"Kami memahami bahwa konservasi akan benar-benar berhasil jika komunitas dan project di seluruh dunia mampu menghentikan dan membalikkan tren penurunan spesies dan ekosistem. Oleh karena itu, untuk mewujudkannya, kita sangat membutuhkan transformasi sistemik," jelas Alue Dohong.

Ia menerangkan, ada beberapa cara untuk mengimplementasikan transformasi sistemik tersebut, yaitu melindungi potensi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan di taman nasional dengan melibatkan masyarakat sekitar kawasan lindung.

Kemudian menangani kawasan terbuka melalui kebijakan resolusi konflik tenurial dan restorasi ekosistem. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem hutan dan laut.

Selanjutnya, mengoptimalkan koordinasi multi-stakeholder seperti Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah, swasta atau pihak lain dalam mendukung kebijakan pembangunan kawasan yang bersinggungan dengan kawasan lindung. Selain itu, meningkatkan pengelolaan pengembangan kawasan lindung melalui peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan lindung.

"Biodiversitas adalah tulang punggung bagi kelestarian lingkungan, ekonomi dan sosial," kata dia.

Sebab itu, ia mengajak semua pihak untuk menjaga dan melindungi konservasi, kemudian memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Ia juga berharap konferensi ini akan memperluas peran AHP dalam perlindungan ekosistem dan pemulihan pandemi. Menurutnya sangat penting meningkatkan kesadaran mengelola kawasan yang kaya dengan keanekaragaman hayati secara efektif.

Kemudian mempromosikan kerja sama yang lebih besar di antara negara-negara Anggota ASEAN (AMS) dalam melestarikan dan mengelola kawasan lindung. (*)