Krjogja.com - BANDUNG - Salah satu tantangan Visi Indonesia Maju 2045, yakni masih kurangnya pemerataan pembangunan. Pada tingkat regional, seperti ditunjukkan adanya perbedaan indeks pembangunan manusia yang cukup tajam antara Jawa dan luar Jawa.

"Kesenjangan itu terjadi karena dalam sejarah kebijakan pembangunan infrastruktur di luar Jawa kurang mendapatkan dukungan. Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu bentuk komitmen nyata pemerintah untuk membenahi kesenjangan pembangunan antarwilayah," tegas Sekretaris Pribadi Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Achmad Uzair PhD ketika menjadi narasumber dalam Symposium on State Ideology and International Conference on Digital Humanities 2022 di Institut Teknologi Bandung, belum lama ini.

Konferensi tersebut diselenggarakaan atas kerjasama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Institut Teknologi Bandung yang dibuka Kepala BPIP Prof Yudian Wahyudi. Menurut Uzair, pemerataan pembangunan merupakan salah satu tantangan terpenting yang dihadapi Indonesia saat ini.

Jarak yang cukup jauh antara skor pembangunan manusia Kota Yogyakarta dan kabupaten Nduga Papua serta terbatasnya akses komunikasi digital yang dihadapi lebih dari 94 juta penduduk di berbagai daerah terpencil, menjadi tantangan pemerataan pembangunan yang harus dimitigasi pemerintah.

Uzair menambahkan tantangan kebangsaan selayaknya menjadi dasar transformasi kebijakan dengan mengoptimalkan manfaat pembangunan yang sudah ada, seperti halnya konsep Society 5.0 yang digagas Pemerintah Jepang. Gagasan Society 5.0 berangkat dari kebutuhan untuk refleksi atas perkembangan teknologi dan perannya dalam menjawab tantangan masyarakat Jepang.

“Jepang menghadapi tantangan yang spesifik seperti menurunnya angka kelahiran, populasi yang menua dan meningkatnya biaya jaminan sosial. Untuk mengubah kebijakan yang berorientasi pada penanganan tantangan-tantangan tersebut, Jepang muncul dengan konsep Society 5.0. Visi Indonesia 2045 adalah konsep serupa yang berusaha mengatasi tantangan-tantangan kebangsaan," tegasnya. (Feb)