Krjogja.com - JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Arif Toha meminta jajarannya meningkatkan sosialisasi ke masyarakat. Selain itu, dia juga minta jajarannya meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya.

Hal ini dilakukan dalam mengantisipasi sektor transportasi menjelang momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 atau Nataru. Pada sisi koordinasi, Arif meminta jajarannya menindaklanjuti dengan aparat keamanan hingga bea cukai.

“Saya intruksikan jajaran Ditjen Hubla untuk berkoordinasi dengan stakeholder yaitu Satuan Tugas Covid-19, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Operator Terminal, Operator Kapal, Bea Cukai, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi terkait guna kelancaran Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023,” kata Arif dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022).

Lebih lanjut Arif juga menginstruksikan jajaran Ditjen Hubla untuk melakukan sosialisasi segala peraturan kepada masyarakat. Termasuk kebijakan dan perubahan yang dikeluarkan terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 kepada seluruh instansi dan masyarakat yang akan menggunakan transportasi laut.

“Terus lakukan sosialisasi agar masyarakat tidak bingung apa saja yang harus mereka lakukan dan siapkan untuk menggunakan transportasi laut nantinya. Selain itu saya meminta jajaran Ditjen Hubla untuk melakukan pemasangan banner dan spanduk yang berisikan informasi tentang kebijaksanaan pelaksanaan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023” jelas Arif.

Dia juga meminta Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk menyiapkan dan menyiagakan kapal-kapal perintis pada daerah-daerah yang berpotensi terjadi lonjakan dan penumpukan penumpang.

“Untuk Direktur Kenavigasian dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyiapkan dan menyiagakan kapal negara sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun 2023.

Arif juga menjelaskan Ditjen Hubla akan membentuk Posko Penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dimulai pada tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 8 Januari 2023.

“Dalam posko tersebut akan mencakup 3 fungsi yaitu fungsi pencegahan, fungsi penanganan dan fungsi pelaporan,” pungkasnya. (*)