Krjogja.com - JAKARTA - Dalam menyusun Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB), tim IDSDB mengacu kepada data dari setiap daerah dalam menerapkan empat indikator pembangunan berkelanjutan. Data mempunyai peranan besar terhadap daya saing daerah. Tanpa adanya data, sulit untuk mengukur keberhasilan sebuah daerah.

Tim Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan Eduardo Edwin Ramda mengungkapkan, belum semua darah mempunyai data yang mumpuni. Padahal, indikasi keberhasilan daerah sangat tergantung dari data. Ini yang membuat daya saing daerah belum dibangun secara seimbang.

“Kita masih mendengar ada daerah yang fokus pada pembangunan ekonomi tapi masih ada bisnis yang merusak lingkungan. Tidak semua daerah punya spirit yang sama dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan,” kata Eduardo saat menjadi pembicara dalam Katadata Regional Summit 2022 di sesi Inovasi Kolaborasi data di Daerah untuk Mendukung Daerah Berdaya Saing Berkelanjutan, Kamis (01/12/2022).

Eduardo menambahkan, dalam menyusun Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan, tim IDSDB mengacu kepada data dari setiap daerah dalam menerapkan empat indikator pembangunan berkelanjutan. Saat ini, data masih menjadi masalah yang dialami oleh sejumlah daerah. Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk melakukan kolaborasi dengan sejumlah pihak pengambil keputusan dalam menyiapkan data yang mumpuni.

Sementara itu, Koordinator Penelitian dan Pengukuran Riset, Teknologi dan Inovasi Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi Yudi Widayanto mengatakan, pengukuran indeks daya saing daerah berkelanjutan akan mudah apabila data yang ada di Satu Data Indonesia sudah lengkap. “Data memang masih menjadi tantangan. Karena, tidak semua daerah mempunyai sumber daya untuk melengkapi data. Ini memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua,” kata Yudi.

BRIN, kata Yudi, mempunyai 85 pusat riset dan inovasi di sejumlah daerah. Kata dia, keberadaan BRIN di daerah bisa membantu percepatan pembangunan di daerah dan meningkatkan daya saing.

“Dalam melihat daya saing ini, perlu mempertimbangkan beberapa hal dalam proses penyediaan data, Itikad baik pemerintah harus dimulai dari satuan pemerintahan terkecil, yakni desa. Basis data terdepan ada di desa. Data sangat berpengaruh terhadap daya saing. Karena tanpa adanya data, bagaimana kita mau mengukur daya saing? Tanpa ada penyediaan data yang baik, bagaimana kita mau melihat cerminan daya saing itu sendiri? Karena saat ini semua bergantung kepada data. Jika data berkualitas, presisi dan jujur, maka akan berdampak pada output kebijakan yang berkualitas dan tepat sasaran,” ujar Yudi.

Sementara Kepala Bappeda Badung, Bali Made Wira menjelaskan, Pemkab Badung dalam merancang berbagai program kegiatan pembangunan di daerah sudah menetapkan orientasi tidak lagi kepada sisi kesejahteraan, namun lebih mengarah ke indeks kebahagiaan. Itu menjadi fokus utama dan sudah tertuang dalam visi pemkab badung yang menetapkan visi melanjutkan kebahagiaan melalui pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan tri hita karana.

“Pemkab badung dinilainya punya modal suatu warisan leluhur yang memberi suatu nlai mendasar bahwa keseimbangan keserasian hubungan antar manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan itu harus tetap terjaga dalam setiap sendi kehidupan yang ada di Bali,” kata Made.

Dari hasil evaluasi dan kajian yang telah dilaksanakan, mulai dari pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, sampai hukum dan tata kelola sudah diintegrasikan dan dijabarkan dalam kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah Kab Badung 2021-2026.

“Pemkab Badung sudah mengadopsi seluruh hal & komitmen yang menjadi capaian target dalam rencana pembangunan jangka menengah. Itu salah satu aspek regulais yang dituangkan untuk menjadi komitmen, tugas, dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Made. (Lmg)