Bambang Dwi Anggono S.Sos, M. Eng, CEH selaku Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, mengatakan tranformasi digital terutama dalam pemerintahan tidak hanya sekedar tren melainkan suatu kebutuhan esensial terutama dalam menghadapi tantangan global. Salah satunya pandemi COVID-19 yang menyadarkan kita semua mengenai pentingnya digitalisasi untuk menunjang performa kerja aparatur Negara.

"Kemenkominfo pun mendorong Dinas Kominfo (Diskominfo) se-Indonesia untuk terus mengukuhkan perannya dalam mewujudkan Pemerintahan Cerdas (smart governance) Indonesia melalui pengelolaan arsitektur SPBE, pengkoordinasian pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK, serta pelaksanaan manajemen aset TIK dan layanan."

Seperti tahun sebelumnya, kata Bambang Dwi Anggono S.Sos, M. Eng, CEH menjelang akhir tahun, dilakukan evaluasi penerapan SPBE untuk melihat apakah pencapaian sudah sesuai dengan yang ditargetkan. Hasil evaluasi dijadikan dasar perencanaan kegiatan yang akan dilakukan pada penerapan SPBE di tahun mendatang.

"Dalam melakukan evaluasi SPBE ini, terdapat 4 (empat) domain yang menjadi area penilaian, yaitu kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE, dimana 4 domain tersebut seluruhnya terdiri dari 47 indikator yang kemudian diolah dan digunakan sebagai dasar untuk mempercepat implementasi SPBE ke depannya," imbuh Bambang Dwi Anggono.

Bambang menambahkan beberapa langkah strategis yang tengah diupayakan oleh pemerintah untuk mempercepat implementasi SPBE antara lain: mempercepat pembangunan infrastruktur internet di daerah, membangun infrastruktur berbasis cloud guna mendorong kolaborasi untuk memudahkan pengelolaan dan mempercepat inovasi dan mendukung pembangunan Pusat Data Nasional (PDN). Ditambah, super apps demi mewujudkan kebijakan yang tepat dan terarah, penerapan teknologi Artificial Intelligence untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan masyarakat, serta mendorong literasi digital masyarakat untuk menjawab kelangkaan akan talenta digital di Indonesia.

"Diharapkan langkah-langkah strategis ini dapat meningkatan Indeks SPBE seluruh instansi pemerintahan baik di pusat maupun daerah demi mendorong integrasi aplikasi di berbagai sektor guna mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan,” tutup Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Semuel Abrijani. (*)