Krjogja.com - Jakarta - Sepeda motor diduga milik pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astanaanyar terparkir di sekitar lokasi. Pada pelat nomor motor bebek warna biru itu bertuliskan "KUHP Hukum Syirik/Kafir. Perangi Para Penegak Hukum Setan QS : 9 : 29."

Menanggapi hal tersebut Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani menduga kuat pelaku serangan bom bunuh diri di Polsek Astaanyar Kota Bandung Jawa Barat, merupakan jaringan terorisme lama yang menolak demokrasi dan hukum. Salah satunya, produk KUHP yang baru disahkan pemerintah menjadi undang-undang.

"KUHP sudah melalui mekanisme DPR yang demokratis dan disetujui rakyat. Ketidaksetujuan akan UU ini harusnya dilakukan melalui mekanisme yang demokratis yang telah disediakan," jelas Jaleswari dikutip dari siaran persnya di liputan6.com, Rabu (7/12/2022).

Berdasarkan informasi, kata dia, saat ini Densus 88 Polri dan unsur intelijen negara lainnya tengah melakukan pendalaman cepat untuk mengungkap peristiwa dan melakukan langkah-langkah penegakan hukum.

"Polri segera mengusut tuntas jejaring pelaku," ujarnya.

Jaleswari menegaskan, pemerintah memantau jejaring kelompok dan organisasi radikal, termasuk individu-individu yang berafiliasi dan berbaiat dengan organisasi teroris. Sehingga, bagi mereka yang terlibat dalam serangan bom bunuh diri seperti ini tidak akan lolos dari proses hukum.

"Aparat sedang melakukan pendalaman peristiwa dan akan melakukan proses penegakan hukum," ungkap Jaleswari.